Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, prihatin dengan minimnya alat deteksi dini bencana (early warning system/EWS). Bahkan, banyak peralatan kebencanaan yang rusak dan hilang.
"Jawa Tengah merupakan supermarket bencana. Jangan curi alat pendeteksi bencana. Biarkan di tempatnya agar bisa berguna saat terjadi bencana," kata Ganjar Pranowo di Semarang, kemarin.
Ia menyambut baik peran dan keberadaan komunitas pengurangan risiko bencana (PRB) di masyarakat. Keberadaan PRB ini bisa dioptimalkan menghadapi bencana. "Banyak latihan. Jika ada bencana, mereka akan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa," harapnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, pada tahun lalu tercatat 2.463 bencana alam dengan kerugian Rp83 miliar.
Sementara itu, di Kebumen, aki alat EWS gelombang tsunami di pesisir wilayah itu dicuri sehingga alat tersebut tidak berfungsi. Tahun ini BPBD Kebumen mengalokasikan anggaran Rp25 juta untuk perbaikan alat tersebut.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Kebumen Eko Widianto mengungkapkan di sepanjang pesisir Kebumen, mulai Pantai Ayah di barat sampai Pantai Mirit di timur terdapat 10 alat EWS tsunami. Dari 10 alat tersebut, tiga merupakan bantuan dari Pemerintah Jerman melalui Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) serta tujuh lainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Namun, dari 10 alat itu yang berfungsi normal hanya tujuh unit karena tiga lainnya mengalami kerusakan," jelasnya.
Sementara itu, di Denpasar, sebanyak sembilan unit alat EWS untuk memantau tsunami saat ini dalam kondisi baik dan berfungsi.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Bali, Made Jaya Serataberana, mengatakan sembilan unit alat EWS ini terkonsentrasi di pesisir Bali selatan.
Masih terkait dengan siaga bencana, sebanyak tiga unit sirene peringatan tsunami di Sumatra Barat rusak.
"Fungsi sirene itu untuk memberikan tanda bahwa ada tsunami. Itu milik BMKG, sedangkan tiga alat EWS dimiliki Pemprov Sumbar saat ini rusak," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.
Sumbar juga sudah lama kehilangan Buoy, alat pendeteksi sekaligus mengirimkan sinyal tsunami milik BPPT. "Padahal, ada 900 ribu jiwa penduduk Sumbar terancam tsunami karena tinggal di zona merah," tambah Nasrul.
Pengajuan alat EWS
Pada bagian lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah (DPKPBD) Kabupaten Pangandaran, telah mengajukan pengadaan alat pendeteksi tsunami EWS dengan harga Rp1 miliar per unit kepada BNPB dan Provinsi Jawa Barat.
Pemkab Pangandaran telah mengajukan bantuan anggaran senilai Rp4 miliar untuk kebutuhan empat unit alat EWS kepada BNPB dan Provinsi Jabar.
"Saat ini ada 12 alat EWS yang rusak dan tidak memungkinkan diperbaiki menggunakan anggaran pemkab," kata Kepala DPKPBD Kabupaten Pangandaran, Nana Ruhena. (LD/RS/YH/AD/N-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved