Tuntut Jadi PNS, Ribuan Honorer K2 Klaten Demo di Kantor Bupati

RIBUAN tenaga honorer kategori II (K2) di Klaten, Jawa Tengah, menggelar  aksi demo di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Klaten, Selasa (25/9). Dengan mengusung spanduk dan poster berisi tuntutan, pendemo meminta kesejahteraan mereka ditingkatkan, dan segera diangkat menjadi PNS.

Sebelum menuju Kantor Bupati Klaten, para pendemo berkumpul di Alun-alun  Kota. Mereka mendapat pengawalan ketat aparat Polres Klaten.Saat tiba di halaman Kantor Pemkab Klaten, pendemo disambut Asisten I Sekda, Ronny Roekmito, dan Kabag Humas Wahyudi Martono.Aksi damai tersebut, diikuti sekitar 1.500 honorer K2 dari 26 kecamatan. Termasuk 296 honorer yang sudah lulus, tapi belum diangkat.

Koordinator lapangan, Karyana, mengatakan tuntutan honorer K2 Klaten, antara lain kesejahteraan ditingkatkan dan diangkat menjadi PNS.

"Kami tegas menolak batasan usia perekrutan formasi khusus honorer K2. Karena, kami telah bertahun-tahun mengabdi," teriak pendemo.

Dalam orasi yang dilakukan bergantian, honorer K2 Klaten menuntut agar kesejahteraan mereka ditingkatkan dan diangkat menjadi PNS. 

Bupati diwakili Sekda Jaka Sawaldi menerima 26 perwakilan honorer K2 dari 26 kecamatan di ruang B-2 Sekretariat Daerah Klaten.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda didampingi Kepala BKPPD Surti Hartini, Plt Kepala Disdik Sri Nugroho, dan Kabag Humas Wahyudi Martono.

Ketua Honorer K2 Klaten, Hasanudin, mengusulkan penerimaan CPNS melalui jalur umum ditunda sebelum selesai honorer K2 menjadi PNS.

"Honorer K2 Klaten ada sebanyak 1.190 orang. Melalui Pemkab Klaten, kami mengusulkan mereka untuk segera diangkat menjadi PNS," ujarnya.

Selain itu, honorer K2 Klaten juga menolak kebijakan pemerintah tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Di sisi lain, Ana, guru SDN 1 Kerten, Gantiwarno, meminta agar perjuangan honorer K2 bertahun-tahun untuk mencerdaskan anak didik itu dihargai.

"Tolong perjuangan kami dihargai. Kami minta kesejahteraan honorer K2 ditingkatkan dan segera diangkat menjadi PNS," pintanya.

Sementara itu, Bayu Nur Cahyanto, mewakili 296 honorer K2 yang sudah lulus tapi belum diangkat, juga mengeluh kepada Sekda Klaten. Bayu pun meminta kejelasan nasib honorer K2 formasi 2013/2014 yang sudah dinyatakan lulus tapi belum diangkat hingga sekarang ini.

"Kalau tuntutan kami diangkat menjadi PNS tidak dipenuhi, kami akan mogok kerja, bahkan akan golput dalam pemilu 2019," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Jaka Sawaldi menyatakan aspirasi honorer K2 Klaten akan diteruskan ke pemerintah pusat.

"Jadi, kami hanya mengakomodasi dan selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat yang memiliki kewenangan itu," katanya.

Terkait tuntutan perbaikan kesejahteraan honorer K2, Sekda Klaten  mengatakan bahwa hal itu sudah dipikirkan dalam tahun ini.

"Untuk kesejahteraan, melalui APBD Perubahan 2018  tenaga honorer K2 akan diberikan Rp3 juta sekali dalam satu tahun," jelasnya.

Menyoal tuntutan honor disesuaikan UMK, Jaka mengatakan hal itu belum bisa dipenuhi lantaran anggaran terbatas. (OL-3)