Protes Kebijakan CPNS, Guru Honorer Bandung Barat Berencana Mogok

RATUSAN guru honorer Kategori II (K2) se-Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat akan melakukan aksi mogok mengajar pada Selasa (18/9). Aksi ini sebagai bentuk protes mereka terhadap peraturan Menpan-RB nomor 36 tahun 2018 tentang kebijakan penerimaan CPNS 2018 bagi honorer K2.

Selain mogok mengajar, para guru ini akan mengadakan long march dari alun-alun Lembang menuju kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Lembang dengan maksud untuk meminta dukungan secara tertulis dari Kepala UPT, PGRI serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

"Aksi mogok mengajar hanya diikuti guru honorer dari tingkat SD, tadi yang menandatangani pernyataan ikut serta aksi berjumlah sekitar 300 guru dari 500 guru yang terdaftar di kita," kata Cecep Supriadi, Koordinator Forum Guru Honorer Kecamatan Lembang, Senin (17/9).

Cecep mengatakan para guru honorer itu meminta kebijakan penerimaan CPNS 2018 bagi honorer K2 bisa lebih dilonggarkan. Tidak disamakan dengan pelamar umum karena rata-rata honorer K2 berusia di atas 35 tahun.

Dia beserta ratusan guru honorer lainnya pun meminta pihak terkait lebih transparan dalam perekrutan CPNS K2, sebab ditemukan seorang guru honorer K2 yang masa kerjanya janggal, tapi bisa ikut serta dalam penerimaan CPNS tahun ini.

"Enggak logis, di tahun tersebut (2005) yang bersangkutan masih sekolah, ijazah SMA-nya belum keluar tapi sudah mendapat SK mengajar, kan aneh," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Guru Honorer Bandung Barat, Muhamad Nurdin mengaku rencana mogok mengajar para guru honorer terkonsentrasi di masing-masing kecamatan di Bandung Barat.

"Yang saya pantau, baru 10 kecamatan yang sudah mengadakan audiensi dengan UPT dan menandatangi surat pernyataan mogok dari guru honorer yang disampaikan ke UPT hingga ke bupati," bebernya.

Dia menyatakan, mogok mengajar para guru honorer sudah ada yang dimulai pada Senin ini di beberapa kecamatan. Menurut rencana, aksi mogok mengajar akan dilaksanakan selama satu minggu.

"Kalau ada realisasi, aksi tidak akan berlanjut. Tapi misalkan jika tidak ada realisasi, aksi bakal berlanjut hingga 10 oktober 2018. Jika pada tanggal tersebut masih belum ada (realisasi) juga, secara serempak ribuan guru honorer se-Bandung Barat akan mengepung kantor Pemda," terang Nurdin.

Selain menuntut kebijakan penerimaan CPNS 2018 bagi honorer K2, pihaknya mendesak agar para guru honorer yang belum menerima kategori, berhak menerima uang kesejahteraan dari pemerintah daerah.

"Bentuknya mau apa saja, terserah, yang penting mereka menerima uang kesejahteraan sesuai janji yang pernah disampaikan bupati, beberapa tahun lalu," lanjutnya.

Terdapat sekitar 1.500 guru honorer di Bandung Barat terdiri dari guru tingkat SD, SMP, dan sebagian di SMA. Namun menurut dia, guru honorer terbanyak ialah di tingkat SD. Kebanyakan guru honorer tersebut berusia di atas 35 tahun dan sudah mengabdi selama belasan tahun. Bahkan, ada guru honorer yang sudah mengajar 18 tahun.

"Kami ingin ikut testing. Pokoknya, ada kebijakan pemerintah yang bisa mengikat kami, supaya kami bisa tetap mengabdi sebagai guru. Apa bentuknya testing atau diterbitkan surat keputusan dari bupati," ujar Nurdin.

SK bupati yang dimaksud ialah untuk menjembatani status para guru honorer yang saat ini bekerja hanya berdasarkan SK dari kepala sekolah. (X-12)