BNPB: Perbedaan Jumlah Korban akan Dikoordinasikan

DATA dampak korban gempa bumi 7 skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat terus bergerak naik. Beredar beberapa data korban meninggal yang berbeda-beda sehingga membingungkan masyarakat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, koordinasi satu pintu diperlukan agar seluruh data yang ada bisa terverifikasi.

"Untuk itu perlu koordinasi bersama menyamakan data korban," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/8).

Data korban meninggal dunia per Rabu (8/8) menurut BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sebanyak 131 orang yang tersebar di NTB dan Bali. Namun, data laporan TNI sebanyak 381 orang meninggal dunia.

Sementara itu, pernyataan Gubernur NTB jumlah korban meninggal dunia di NTB 226 orang. Basarnas juga melaporkan jumlah korban 226 orang.

Adapun data menurut Bupati Lombok Utara korban meninggal dunia di Lombok Utara 347 jiwa. Data tersebut berdasarkan pertemuan camat se-Lombok Utara.

"Semuanya benar karena berdasarkan data dari lapangan. Namun koordinasi amat penting," imbuh Sutopo.

Perbedaan tersebut, menurutnya, terjadi lantaran kebutuhan kecepatan melaporkan kondisi penanganan. Satu institusi dan institusi lainnya memiliki data sendiri-sendiri dan berbeda sehingga membingungkan masyarakat.

"Ini juga mencerminkan perlunya koordinasi data ditingkatkan. Data agar saling dilaporkan ke Pospenas lalu diverifikasi dan keluar satu data," ujar Sutopo.

Koordinasi bersama menyamakan data korban bencana akan dilakukan besok, Kamis (9/8). Pos Pendamping Nasional (Pospenas) di Lombok akan mengundang berbagai pihak untuk menyamakan data korban. Menurut Sutopo, BNPB akan mendampingi pemda dalam pertemuan tersebut.

"Masing-masing lembaga diminta membawa data dengan lebih detail yaitu identitas korban meninggal dunia yaitu nama, usia, jender dan alamat. Data akan diperiksa silang satu sama lain. Sebab seringkali satu korban tercatat lebih dari satu kali."

Menurut Sutopo, identitas korban diperlukan tak hanya untuk keperluan identifikasi tapi juga terkait dengan bantuan santunan kepada keluarga korban dari pemerintah sebesar Rp 15 juta kepada ahli waris korban.

"Posko BNPB dan Pusdalops BPBD NTB masih melakukan verifikasi kebenaran data-data yang ada. Laporan data korban harus dilampirkan identitas korban yaitu nama, usia, jenis kelamin dan alamat asal untuk menyatakan bahwa data korban korban tersebut benar," pungkasnya. (OL-1)