DPRD Justru Tolak Pendidikan Gratis di Banten

MASYARAKAT mendapat angin segar karena pendidikan di Banten akan digratiskan oleh Gubernur Wahidin Halim. Mantan Wali Kota Tangerang itu kemudian mengundang seluruh sekolah bersama komite sekolah untuk membahas pendidikan gratis tersebut.

Sayang, rencana Wahidin menggratiskan pendidikan di Banten ditolak oleh Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nurhasan. Menurut Fitron, APBD Banten sangat kecil untuk menjalankan pendidikan gratis.

Selain itu, Fitron akan menjegal rencana ini jika Wahidin tetap ngotot melaksanakan pendidikan gratis di Banten. Upaya penjegalan akan dilakukan Fitron dengan tidak menyetujui anggaran pendididkan gratis tersebut. 

"Saya menolak pendidikan gratis di Banten," ujar Fitron dari Fraksi Golkar, Rabu (1/8).

Aksi penolakan ini mengundang reaksi dari dari berbagai kalangan. Diantaranya adalah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Profesor Sholeh Hidayat.

Menurut Sholeh, pendidikan gratis memberikan pemenuhan hak pendidikan kepada masyarakat Banten. Sehingga Sholeh mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program tersebut. Bahkan Sholeh, menyatakan siap membantu secara pribadi maupun secara kelembagaan untuk menyempurnakan setiap aspek persiapan di lapangan. 

"Saya mendukung langkah gubernur untuk menggratiskan pendidikan di Banten," ungkap Sholeh.

Bahkan, pendidikan gratis di Banten merupakan langkah maju untuk mencapai masa depan Banten lebih baik. Oleh karena itu, Sholeh berharap semua pihak, terutama kalangan DPRD Banten mendukung secara penuh upaya ini, tidak mematahkan program ini tetapi justru membantu semua persiapannya agar dapat terlaksana dengan baik.

Saat ini banyak warga miskin sangat berharap agar pendidikan gratis dapat diwujudkan. Mari kita dukung, berikan masukan dan awasi dengan seksama semua tahapan dan  pengelolaannya. Sejak lama pendidikan menjadi salah satu instrumen dominan yang dapat memacu semua aspek mendasar dalam membangun suatu peradaban modern dan beradab.

Pada kesempatan yang sama, Rangga Galura Gumelar, peneliti di bidang kualitas pendidikan menyatakan bahwa saat ini dikenal dengan era disruptif. Dimana frame berpikir bukan lagi pada tataran anggaran seperti yang dilakukan oleh ketua Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nurhasan yang menolak membabi buta pemdidikan gratis tanpa argumentasi mendasar.

Sikap Fitron ini jelas sebuah pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat.  Era disruptif merupakan persaingan global yang tidak bisa kita elakan, dimana pendidikan asing dan perusahaan asing dapat menguasai SDM dan teknikal. 

"Ini jelas pengkhianatan kepada masyarakat. Sangat tidak layak seorang anggota dewan tidak berpihak kepada masyarakat," ungkap Rangga.(A-5)