Dari 1,8 Juta, Terdata 1,3 Juta Ruang Kelas Rusak

KOMISI X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bidang Pendidikan,  Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulawesi  Selatan.

Mereka bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan jajaran membahas  terkait berbagai hal, termasuk mewacanakan penghapusan PR sekolah dan  pengangkatan guru honorer.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, Selasa (31/7). Menurutnya, rencana atas wacana tersebut boleh saja dilakukan,  namun harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana alat edukasi di setiap sekolah dan dilakukan secara bertahap.

Rencana Menteri Pendidikan tersebut dinilainya masih terburu-buru dan  perlu dikaji. Jika pun ada yang bagus, belum tentu cocok di Indonesia. Perlu dikaji terlebih dahulu.

"PR dihilangkan boleh saja, tapikan alat peraga edukasi kita di  sekolah-sekolah harus cukup memberikan pelajaran dalam proses belajar 
mengajar," kata Fikri Faqih.

Alat ini harus mampu membantu anak untuk merekam kegiatan pembelajaran  di sekolah. Alat edukasi di sekolah dinilai masih sangat kurang. Belum  lagi masalah penyediaan sarana prasarana masih terkendala, seperti ruang  kelas.

"Dari 1,8 juta ruang kelas seluruh Indonesia, 1,3 jutanya dinyatakan  rusak dari berat, sedang, ringan kita masih berkutat masalah ini,"  lanjutnya.

Belum lagi Indonesia, kiblat pendidikan Indonesia selalu berubah, saat  ini sistem PR berkiblat ke Finlandia. "Finlandia tidak ada PR, maka  sedikit demi sedikit kita harus memberikan sarana yang cukup di setiap sekolah, kita masih berkutat pada masalah itu," sebutnya.

Sementara itu, terkait kepastian pemerintah mengangkat tenaga honorer  termasuk K2, Abdul Fikri pun menanggapi. Bahwa saat ini 438.000 honorer K2 yang saat ini tercatat di Kemenpan RB,  dari jumlah tersebut, hanya 13.000-an yang memenuhi syarat masuk CPNS. (A-5)