Gara-Gara Tambang, Babel Dikomplain Investor

SEKRETARIS daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) Yan Megawandi menyebutkan pihaknya saat ini banyak dikomplain pengusaha melalui satgas percepatan berusaha. Para pengusaha itu meminta jaminan kepastian berusaha karena status mereka memiliki izin.

"Mereka tidak melakukan kesalahan, izinnya dikeluarkan berdasarkan undang-undang, tapi mereka tidak bisa bergerak. Ini yang harus diyakinkan," ungkap Sekda, Senin (28/5).

Babel, menurutnya ingin dikenal sebagai wilayah yang ramah investasi. Kalau ditabrakkan, ada kepentingan antarsektor, seperti pertambangan dan konservasi, serta pariwisata.

"Makanya Gubernur sudah kirim surat ke Menko Perekonomian, Menko Maritim untuk membantu menyelesaikan hal ini, kewenangan benar pada Pemprov, cuma otonomi daerah tetap NKRI, jadi kalau ada kebijakan pusat misal ditetapkan sebagai tambang nasional, jangan sampai kita disalahkan begitu kita ketok perda (zonasi)," tegasnya.

Ia menegaskan tidak ada niat Pemprov untuk memperlambat atau menghambat penetapan Perda zonasi tersebut. Akan tetapi tidak bisa juga terburu buru ditetapkan.

"Ini tak semudah membalikan telapak tangan, banyak kepentingan di sini, kita harus realistis melihat kondisi di lapangan, karena dunia tidak hanya hitam putih," imbuhnya.

Pemprov, kata dia, juga telah melakukan upaya agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan secepatnya.

"Dari Kemenko maritim Oktober deadline-nya, perda ini sudah hampir rampung dari 33 langkah kita sudah menempuh 31 langkah, mudah-mudahan secepatnya bisa selesai," terang Yan.

Untuk menangani persoalan tambang dan pariwisata, Pemprov meminta bantuan pemerintah pusat, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian dan Maritim. (X-12)