KPU Timbang-Timbang Sanksi untuk Asyik

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat masih  mempelajari rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait sanksi apa  yang akan diberikan kepada pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu. 

Seperti diketahui, kandidat tersebut melanggar saat debat kandidat karena mengucapkan dan membawa kaos bertuliskan '2019 Ganti Presiden'.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, mengatakan pihaknya masih mempelajari rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Terlebih, hingga saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum menyerahkan surat resmi terkait hal itu.

"Memang kemarin sudah ditetapkan. Tapi sampai saat ini kami belum  menerima suratnya," kata Nina saat dikonfirmasi, Kamis (17/5).

Namun, dia memastikan akan segera memutuskan sanksi yang akan diberikan  kepada pasangan nomor urut 3 tersebut. "Mungkin nanti malam, atau besok. Yang pasti kita akan segera menindaklanjuti apa yang direkomendasikan Bawaslu," katanya.

Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum  menyayangkan keputusan tersebut yang menyatakan pasangan Sudrajat-Ahmad  Syaikhu telah melanggar. Menurut dia, apa yang dilakukan pasangan yang  diusung Gerindra, PKS, dan PAN saat debat kandidat ini biasa saja.

"Menurut saya sah-sah saja, karena ini wilayah politik. Politik selalu  memanfaatkan momen, kapanpun dan di manapun," katanya.

Terlebih, menurutnya tidak ada aturan pasti terkait hal itu. "Apalagi  ini menurut kami tidak ada larangannya," kata dia.

Dia menambahkan, tindakan yang dilakukan Sudrajat-Ahmad Syaikhu tersebut tidak terlalu penting apalagi sampai mengganggu jalannya debat kandidat. "Selama tidak substantif, biarkan saja," ujarnya.

Tak kalah penting, Uu pun mengingatkan azas kebebasan dalam  berdemokrasi. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa  dalam kehidupan berdemokrasi.

"Kita harus dewasa dalam berpolitik. Kalau kita ingin demokrasi, harus  siap beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Selama kita tidak siap beda,  kita hidup tidak akan pernah bersama," katanya.

Lebih lanjut dia menambahkan, adanya laporan terkait hal ini justru akan menguntungkan pasangan yang sering disebut Asyik. Dengan dibicarakan  seperti saat ini, popularitas kandidat tersebut akan semakin baik.

"Justru kalau diramaikan, mereka akan lebih untung. Dengan ramai  dibicarakan, berarti gerakannya sukses," katanya.

Uu pun menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih mempersoalkan hal ini.  Menurutnya, semua pihak harus bermurah hati jika ingin kondusivitas  Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 terjaga dengan baik.

"Lalu kalau hal itu ditanggapi dengan ramai seperti ini, akan lebih  ramai, akan lebih panas situasinya. Kita tidak ingin Pilgub Jabar ini  tercoreng," katanya.

Analis Indonesia Strategic Institute, Henry Baskoro, menilai, aksi  pasangan Asyik ini untuk menarik pemilih Prabowo Subianto di Jawa Barat. Namun, menurutnya hal ini sulit terjadi karena tidak ada korelasi antara  pemilih pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 dengan pemilih Pemilu  Presiden 2019. 

"Tak akan mampu menaikkan secara signifikan perolehan  elektabilitasnya," kata dia seraya menyebut ini mengacu pada hasil  survei terbarunya. (A-5)