Warga Perbatasan Kaltara Nikmati Jalan Mulus

SINERGI antara pemerintah daerah dan pusat, secara bertahap berhasil menuntaskan persoalan di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya dalam hal pemenuhan infrastruktur penghubung.

Masyarakat di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, kini bisa menikmati jalan mulus. Tak kalah dengan kondisi jalan di wilayah negara tetangga, Malaysia.

Jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang merupak­an titik awal dari perbatasan Long Midang telah selesai dibangun hingga ke Desa Long Bawan, ibu kota kecamatan. “Alhamdulillah, saya mendapat laporan kondisi terkini jalan Long Bawan-Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sekarang sudah mulus beraspal. Desa Long Midang merupakan desa di ujung negeri kita, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Irianto pun mengungkapkan atas nama masyarakat Indonesia di Provinsi Kaltara mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri PUPR, Mendagri, Menteri PPN/Ka Bappenas, serta seluruh jajaran pemerintahan pusat atas sinergi yang hebat. “Kita bisa mengatasi per­soalan-persoalan di perbatasan. Memang tidak sekaligus, namun secara bertahap, kita optimistis ­infrastruktur yang memadai di perbatasan akan terpenuhi,” urai Gubernur.

Dikatakannya, pembangunan jalan ini merupakan bagian program pembukaan isolasi wilayah melalui pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan.

Jalan tersebut, atas usulan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kaltara akan dihubungkan hingga tembus Malinau.
“Waktu bertemu dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR juga saya sampaikan soal pembangunan jalan dan jembatan di perbatasan. Termasuk jalan dari Malinau-Krayan. Alhamdulillah, beliau sangat merespons. Bahkan, langsung dari Menteri PUPR memerintahkan untuk memberikan atensi dan perhatiannya ke Kaltara, sebagai provinsi baru. Utamanya untuk wilayah perbatasan,” ungkap Irianto.

Gubernur mengatakan, selain pembangunan jalan yang terus berjalan, mulai tahun ini pemerintah melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI juga akan memulai studi perencanaan untuk pembangunan Pos Lintas Batas Antarnegara (PLBN) Long Midang, seperti di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). “Pembangunan ini menunjukkan bahwa pemerintah bergerak cepat, membangun daya saing untuk NKRI Hebat dan Jaya!” serunya.

Irianto mengutarakan untuk menuju Indonesia Hebat dan Kaltara Terdepan, se­bagai beranda Republik Indonesia, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung segala program pemerintah. “Mari kita membangun Kaltara yang maju, aman, damai, dan sejahtera-berpadu dalam kemajemukan untuk NKRI abadi,” tegas Gubernur.

Target bangun jalan 997 km
Masih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di perbatasan, pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan pengerjaan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 997 kilometer (km) di Provinsi Kaltara.

Dari total tersebut, pengerjaan dibagi ke dalam dua target, yakni jalan paralel perbatasan sepanjang 640 km dan jalan akses perbatasan sepanjang 357 km.

Informasi dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Perbatasan Provinsi Kaltara, pemetaan jalan paralel perbatasan seluruhnya berada di Kabupaten Malinau yang meliputi ruas jalan Long Boh-Long Nawang-Data Dian.

Sementara itu, jalan akses perbatasan, pengerjaan meliputi akses jalan Malinau-Long Bawan-Long Midang sepanjang 202 km dan akses jalan Mansalong-Tau Lumbis sepanjang 155 km.

Dalam pengerjaannya, jalan-jalan di perbatasan tersebut memiliki kategori masing-masing. Baik yang berupa pembukaan lahan hutan maupun melanjutkan progres pembangunan pada tahun sebelumnya. “Jalan paralel perbatasan ini menghubungkan wilayah di sepanjang garis perbatasan yang langsung berhadapan dengan Malaysia, sedangkan untuk jalan akses perbatasan, menghubungkan antara wilayah perbatasan yang berada di antara kabupaten satu dengan lainnya,” ujarnya.

Tak hanya oleh pemerintah, dalam pengerjaan pembangunan jalan di perbatasan, Kementerian PUPR didukung Direktorat Zeni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Ditziad). Berdasarkan kontrak pengerjaan jalan perbatasan yang sudah ditandatangani Januari lalu, dan pengerjaan tahun ini difokuskan pada kategori jalan paralel perbatasan.
“Terdapat empat ruas jalan perbatasan yang akan dibangun tahun ini. Seluruh pengerjaan berada di tahap pembukaan hutan. Totalnya ada 97 kilometer, dengan anggaran tersedia sebesar Rp248 miliar dari APBN,” tambah Romi, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan.

Dengan adanya progres pembangunan tersebut, Romi menilai, berimplikasi positif terhadap pembangunan dae­rah, sesuai Nawa Cita pembangunan dari pinggiran yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu dengan terbukanya akses jalan antara wilayah, percepatan pertumbuhan seluruh sektor di perbatasan, otomatis bisa dicapai.

“Dengan terbukanya jalan di wilayah perbatasan, kita berharap tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pun ditarget bisa berbanding lurus,” tuntasnya. (HUMAS/S1-25)