Geram terhadap Aktivitas Galian Pasir, Warga Cipanas Surati Presiden

WARGA Kampung Tegallega RT 01/09, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Mereka meradang karena merasa dibohongi pengusaha galian pasir yang diduga tidak mengantongi izin alias ilegal. Pasalnya, lahan seluas lebih kurang 9,5 hektare tadinya akan digunakan membangun vila. Namun, kenyataannya lahan itu sekarang digunakan untuk mengeruk pasir.

"Awalnya kami tahu lahan itu untuk membangun vila. Makanya kami mengizinkan. Namun, sejak 10 bulan lalu lahannya digunakan menggali pasir," ujar Dede Sopandi, 29, warga setempat, Rabu (21/2).

Kegeraman warga makin menjadi lantaran pemilik lahan diduga mencaplok lahan petani penggarap sayur-sayuran. Bahkan, sikap arogan pengusaha galian pasir itu dilakukan tanpa tedeng aling-aling.

"Mereka sudah tak memikirkan nasib warga dan petani di sini. Seenaknya lahan milik petani juga digarap," sebutnya.

Adanya aktivitas penambangan pasir di wilayah itu sempat membuat konflik horizontal di kalangan warga. Pasalnya, warga di sana terpecah menjadi dua kubu. Ada yang pro, ada pula yang kontra.

"Bagi yang pro mungkin karena mereka ada penghasilan tambahan. Namun bagi kami yang kontra tentunya itu akan merusak ekosistem lingkungan. Tapi sekarang warga sudah mulai kompak. Kami menolak aktivitas galian pasir di wilayah sini," tegas Dede yang juga aktivis lingkungan itu.

Selain merasa dibohongi, lanjut Dede, warga juga was-was dengan frekuensi keluar-masuknya kendaraan berat pengangkut pasir. Apalagi, di sekitar lokasi terdapat sekolah.

"Kasihan anak-anak di sini kalau pergi dan pulang sekolah. Harus mengalah karena truk pengangkut pasir sering lewat," ungkap

Dede.

Asep Rahmat, 43, warga lainnya, mengatakan, sejauh ini keluhan warga tidak ada yang menggubris. Jalan satu-satunya warga melayangkan surat ke Presiden Jokowi.

"Kami sudah sering mengeluhkan soal ini. Tapi masih ada aktivitas galian. Sehari bisa sekitar 50 truk pasir. Makanya kami akan laporkan langsung saja ke Pak Presiden karena ini sudah merusak lingkungan," terangnya.

Kepala Desa Palasari, Jaya Buntuan, mengaku hanya merekomendasikan pembangunan vila dan cottage di lahan itu bukan untuk galian. Adanya aktivitas itu berdampak juga terhadap kerusakan infrastruktur jalan.

"Memang sebagian izin sudah keluar. Kami juga keberatan karena jalan desa mulai rusak," kata Jaya kepada wartawan, Rabu.

Ia menyebutkan terdapat tiga sekolah di sekitar lokasi penggalian pasir. Jika musim hujan seperti sekarang, terkadang menimbulkan banjir.

"Anak-anak juga mulai ketakutan karena setiap hari lewat truk-truk besar pengangkut pasir," tandasnya. (OL-2)