ASN Terlibat dalam Pilkada demi Amankan Jabatan

GUBERNUR Sumatra Barat Irwan Prayitno mengaku prihatin karena perkembangan penyelenggaraan pilkada menurun. Hal itu dipengaruhi perilaku tim sukses dan aparatur sipil negara (ASN) yang ikut memberikan dukungan dan memengaruhi. Ujung-ujungnya ASN berharap mendapatkan jabatan.

"Jabatan yang didapatkan dengan cara-cara tak profesional, mengandalkan tim sukses. Jika pun jadi, amanah jabatannya tidak akan berkah. Juga jika ada kepala daerah yang menangnya karena money politics, kepemimpinannya juga tidak berkah dan berdampak juga terhadap penyelenggaraan pemerintah yang tidak kondusif," kata Irwan saat menghadiri diskusi di Padang, kemarin.

Hal demikian, sebutnya, sudah banyak terjadi di beberapa daerah. Sementara itu di Sumatra Barat, sambung Irwan, melihat dan menilai pejabat dengan sistem tes.

"Selama saya memimpin tidak banyak pejabat yang diganti, kecuali terkait masalah hukum, pensiun, dan pindah tugas," terang Irwan.
Irwan juga mengajak Panwaslu agar menindak dengan tegas jika ada ASN yang ikut tim sukses sebab perintah undang-undang, ASN mesti berlaku netral dalam penyelenggaraan pilkada ini.

"Kita berharap ASN dapat menjalankan tugasnya secara cerdas, disiplin, dan profesional dalam memberikan pelayanan serta tidak membeda-bedakan satu sama lainnya," himbau Irwan.

Lebih jauh Irwan menekankan kedatangan pemilih ke tempat pemungutan suara bukan berdasarkan uang atau paksaan dari seseorang atau kelompok.

Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setempat mengawasi aktivitas ASN, TNI, Polri, dan semua pejabat negara berbagai tingkatan dalam bermedia sosial. Termasuk penggunaan fasilitas negara selama pelaksanaan kampanye.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam kampanye pemilihan gubernur dan pemilihan bupati pada 27 Juni mendatang.

Ketua Panwaslu Bojonegoro M Yasin menjelaskan tugas Panwaslu merupakan upaya pencegahan, penindakan pelanggaran, dan sengketa proses pemilu.

"Sekaligus mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Untuk menjaga hal itu, Panwaslu juga telah mengawasi keterlibatan semua pejabat dan ASN dalam pelaksanaan kampanye maupun saat bermedia sosial," terang Yasin kepada Media Indonesia.

Dari hasil pengawasan Panwaslu, hingga sekarang belum ada temuan dan laporan ASN terlibat kampanye pilkada. (YH/YK/N-3)