Bandara Baru Tampung Warga

PEMERINTAH Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, dan PT Angkasa Pura I tidak hanya memikirkan pembebasan lahan dan konstruksi dalam pembangunan New Yogyakarta International Airport. Mereka juga menyiapkan pelatihan untuk warga sekitar sebelum direkrut menjadi pekerja.

“Kami menyiapkan 72 jenis pelatih­an untuk warga Kulon Progo yang tertarik bekerja di lingkungan bandara baru. Pelatihan mulai ticketing, pramugari, ground handling, hingga aviation security,” kata Bupati Kulon Progro Hasto Wardoyo, Senin (19/2). Warga yang bisa ikut pelatihan minimal harus berijazah SMA atau SMK. Ada 1.500-an warga yang bisa mengikuti pelatihan. Rekrutmen dilaksanakan secara gratis, melibatkan PT Angkasa Pura I dan maskapai penerbangan. Seusai latihan, warga dijamin bisa bekerja.
General Manager PT Angkasa Pura I, Agus Pandu Purnama, berharap proses pembebasan lahan segera tuntas. “Uang konsinyasi sudah dianggarkan untuk 37 kepala keluarga, dan tersisa 6 bidang yang masih dalam proses pengadilan.”

Di Samarinda, Pemprov Kaliman­tan Timur memastikan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, akan beroperasi April. Saat ini sedang dilakukan pengerjaan pengaspalan landasan pacu, yang diperkirakan akan selesai Maret.
“Pertengahan Maret landasan sepanjang 2.250 meter sudah dirampungkan. Kami optimistis pada April aktivitas Bandara Temindung bisa dipindah ke Bandara APT Pranoto,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong.

Bandara di ibu kota Kalimantan Timur itu kembali dikerjakan pada Desember 2014. APT Pranoto diprediksi mampu menampung 5 juta penumpang dan 16 ribu ton kargo per tahun. Bandara ini juga diproyeksikan menjadi bandara internasional, yang menghubungkan Samarinda dengan sejumlah negara di ASEAN.

Proyek perluasan Bandara Ngurah Rai, Bali, dengan cara reklamasi juga mulai dilakukan. PT Angkasa Pura I sudah mengajukan izin lokasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kami masih harus mempelajarinya sebelum mengeluarkan izin lokasi. Tentu saja harus diikuti izin analisa mengenai dampak lingkungan,” kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantyo Harimurti. Reklamasi Ngurah Rai akan dilakukan terkait dengan pertemuan IMF dan World Bank pada Oktober. Lahan reklamasi seluas 80 hektare dibutuhkan untuk parkir pesawat para kepala negara. Pertemuan itu akan dihadiri 15 ribu peserta dari 180 negara. (AT/SY/OL/PT/N-2)