BUPATI Pesawaran Aries Sandi Darma Putra pamer keberhasilan membangun daerahnya dalam empat tahun belakangan di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
''Dari segi kesehatan, setiap tahun, Pesawaran mengirim empat dokter untuk jadi dokter spesialis. Sektor pendidikan, tiap tahunnya, kami membangun ruang kelas baru, rehab, dan lainnya. Dari segi pembangunan, di bidang infrastruktur, setiap tahun dilakukan perbaikan ruas jalan dan pembangunan jembatan. Hal ini guna meningkatkan pelayanan ekonomi di masyarakat,'' ungkap Aries Sandi, Sabtu (14/3).
Menurutnya, dari sisi pelayanan publik, Pesawaran saat ini dapat melakukan perekaman KTP dan KK secara gratis dan dalam waktu 5 menit pelayannya telah selesai. Selain itu, untuk lahan, pemkab telah menyiapkan sekitar 20 hektare yang dibeli dari PTPN VII dan nantinya akan digunakan sebagai sarana olahraga, kantor kejaksaan, pengadilan, polres, dan kodim.
Ia menyebutkan jumlah penduduk di Pesawaran sekitar 647 ribu jiwa dari 11 kecamatan dan 144 desa dengan luas wilayah sekitar 1173 kilometer. ''Pesawaran ini hasil dari pemekaran Kabupaten Lampung Selatan. Semula 7 kecamatan, menjadi 9 kecamatan, lalu dimekarkan kembali menjadi 11 kecamatan. Pesawaran juga memiliki potensi wisata yang luas dan pertambangan,'' pungkasnya.
Tjahjo mengapresiasi kerja Bupati Pesawaran Aries Sandi. "Meski baru berusia empat tahun, kerja Pak Bupati realistis dan berhasil. Wajib didukung oleh masyarakat Pesawaran," ujarnya seusai menandatangani prasasti peresmian Kantor Pemkab Pesawaran dan Masjid Ar Royyan, Sabtu.
Sebelumnya, saat beramah tamah dengan Forkopimda se-Lampung di Bukit Randu, Sabtu, Tjahjo menegaskan presiden hingga kepala desa ialah poros pemerintahan.
Menurut dia, pejabat jangan hanya menghabiskan waktu di meja dan di kantor. ''Serap maunya masyarakat. Itu fungsi pejabat pemerintah karena kita pelayan masyarakat,'' ujarnya.
Tjahyo miris melihat di era reformasi saat ini masih ada pejabat pemerintah yang masih ingin dilayani. "Lihat Presiden Joko Widodo, ke mana-mana saja selalu penuh kesederhanaan. Tidak pernah merepotkan orang lain meski beliau seorang kepala negara," katanya.
Ia menjelaskan sebagai pelayan masyarakat, pemerintah daerah harus harmonis. ''Antara gubernur, bupati, dan wali kota bersama dewan harus saling komunikasi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,'' ungkapnya.
Tjahyo menegaskan apa yang terjadi di DKI menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah dan DPRD se-Indonesia. ''Jika ini terus terjadi, rakyat yang akan dirugikan,'' ujarnya di hadapan Forkopimda se-Lampung dan 11 camat serta ratusan kepala desa di GSG Pesawaran.(NV/N-1)