Pupuk Kujang Dukung Uji Coba Kartu Tani

MASA uji kartu tani pada awal 2018 segera dilakukan. Untuk mendukungnya, PT Pupuk Kujang Cikampek mengaku sudah menyiapkan stok pupuk di Jawa Barat dan Banten. “Kami memastikan stok pupuk di dua provinsi dalam kondisi aman. Pada Januari ini, stok pupuk urea bersubsidi mencapai 94 ribu ton atau 210% dari ketentuan stok untuk tiga minggu ke depan,” kata Manager Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang, Ade Cahya, Kamis (4/1). Sementara itu, stok pupuk NPK phonska mencapai 27 ribu ton dan pupuk petroganik sebanyak 7.000 ton. “Dengan kepastian stok tersebut, petani tidak perlu lagi khawatir, termasuk jika dikaitkan dengan masa uji coba kartu tani di beberapa kabupaten di Jawa Barat.”

Ia juga menyatakan semua petani tidak perlu resah atau panik. Bagi petani yang belum memiliki kartu tani masih dapat membeli pupuk bersubsidi di sejumlah kios-kios seperti biasa. PT Pupuk Kujang, lanjutnya, memastikan seluruh penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi akan berjalan dengan lancar dan baik, sampai ke tangan petani. Kepastian adanya pupuk diharapkan tidak akan menghambat musim tanam. Sampai kemarin, Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah mendistribusikan 12.335 kartu tani ke 69 kelurahan di 10 kecamatan. Sebanyak 3.000 petani lain masih menunggu proses pencetakan kartu.

“Petani yang sudah menerima kartu tani sudah siap melakukan uji coba pembelian pupuk subsidi. Kami berharap dalam bulan ini, seluruh petani sudah mengantongi kartu tani,” kata koordinator penyuluh pertanian Kota Tasikmalaya, Tata Supriatna. Dadan Daruslan, 48, petani di Kelurahan/Kecamatan Indihiang menyatakan pembagian kartu tani di wilayahnya sudah tepat sasaran. “Kami sepakat tidak menggunakannya untuk menebus pupuk subsidi bulan ini, karena menunggu petani lain yang belum mendapatkannya supaya tidak ada kecemburuan antarpetani.”

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Sahlan, juga berharap semua petani mendapat kartu tani. “Banyak petani di Surade yang belum tergabung dalam kelompok tani. Padahal, prioritas kartu tani diberikan kepada mereka yang tergabung dalam kelompok tani.” Ia menyarankan agar petugas penyuluh melakukan pendataan ulang untuk mengakomodasi petani yang belum masuk kelompok tani. (CS/AD/BB/JL/N-2)