Kalau Bupati Selalu Disalahkan, Oke-Oke Saja

KEPALA daerah kerap menjadi sorotan ketika terjadi bencana. Mulai dari persoalan langkah antisipasi hingga ketidakberpihakan kepada warga.

Wartawan Media Indonesia Reza Sunarya mewawancarai Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Jawa Barat, Neng Supartini, untuk menggali peran dewan dalam bencana. Berikut petikannya.

Setiap ada bencana, bupati kerap dipersalahkan. Bagaimana komentar Anda?

Kalau soal bupati selalu disalahkan, oke-oke saja. Karena bupati merupakan pemegang peranan penting untuk menganalisais dan merealisasikan kebijakan dari sebuah produk perundang-undangan, seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Bagaimana seharusnya langkah pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi dampak bencana?

Ketika mengupas kebijakan umum anggaran harus ada perencanaan anggaran sehingga di dalam anggaran selama satu tahun tidak hanya untuk belanja umum, tetapi juga kepada aspek sosial.

Harus dipetakan soal geografis wilayah sehingga kebencanaan dapat diprediksi.

Pemerintah daerah (pemda) harus memperbaiki tata ruang agar wilayah zona hijau jangan dipaksakan menjadi merah dan sebaliknya.

Contohnya, jika di wilayah dipaksakan menjadi kawasan perumahan padahal tidak boleh, ya seakan hendak menantang bencana.

Berapa anggaran yang disiapkan untuk penanggulangan bencana?

Terus terang saja kami nilai sangat minim. Hanya sekitar Rp500 juta yang masuk biaya tidak terduga

Bagaimana dengan peran DPRD?

Peran kami ialah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan.

Apa yang sudah dilakukan DPRD?

Kami sedang membahas peraturan daerah (perda) tentang ruang kawasan hijau menjadi kategori wajib yang harus disediakan pemda. Itu salah satu upaya kita dalam menanggulangi banjir dan longsor. (N-1)