Dorong Bupati Dahului Perubahan Anggaran

DANA penanganan bencana di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dianggap masih minim. Repotnya, bencana akibat badai siklon tropis Cempaka berlangsung setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Untuk mengetahui langkah yang perlu dilakukan, wartawan Media Indonesia Widjajadi mewawancarai Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melihat bencana yang terjadi di Wonogiri?

Ini sungguh menyedihkan dan memilukan, apalagi sebaran luasan bencana banjir dan longsor begitu luar biasa. Terjadi di 68 desa dan sebagian besar di kawasan hulu, kawasan pegunungan seribu yang selama ini menjadi wilayah resapan air.

Selain faktor cuaca ekstrem yang disebut badai siklon tropis Cempaka yang memunculkan hujan deras, bencana itu terjadi juga karena pembalakan liar di wilayah hulu secara masif. Hancurnya kawasan hutan di wilayah subdaerah aliran sungai (DAS) Ke­duang membuat air menggelontor turun begitu kencang hingga menyebabkan longsor dan juga banjir di wilayah bawah.

Memprihatinkan karena selama ini pengawasan begitu lemah dan seolah terjadi pembiaran.

Bagaimana dengan pe­ran DPRD?

Kami memberikan peng­u­at­an kepada eksekutif untuk membuat perencanaan yang matang terhadap berbagai program yang bersifat antisipatif. Bukan hanya bencana alam banjir atau longsor pada musim hujan, melainkan juga kekurangan air saat musim kemarau panjang, dan juga kebencanaan lain.

Jadi, eksekutif harus bisa memberikan argumen yang kuat ketika mengajukan anggaran di dalam pembahasan APBD agar kami bisa memberikan dukungan yang baik.

Bencana kali ini terjadi ketika proses pembahasan APBD 2018 sudah rampung. Ternyata pos anggaran tak terduga hanya Rp1 miliar. Besaran angka itu jelas tidak akan mencukupi untuk penanganan proses rekonstruksi. Karena itu, DPRD mendorong Bupati Joko Sutopo untuk bisa mendahului perubahan anggaran agar bisa digunakan secara fleksibel di dalam penanggulangan kedaruratan. (N-1)