Kejati Sulsel Gandeng KPK Pantau Tiga Kasus Korupsi

KEJAKSAAN Tinggi Sulawesi Selatan meneguhkan koordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sinergitas antaraparat hukum dalam penangan kasus tindak pidana korupsi. Kini ada tiga kasus korupsi cukup besar yang tengah ditangan Kejaksaan Sulsel dan KPK.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Jan S Maringka menjelaskan tujuan diadakan sinergitas itu lantaran intensitas penanganan kasus tindak pidana korupsi di Sulsel dan Sulbar mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius masyarakat. "Tidak hanya yang disidik kejakssan tapi juga yang ditangani kepolisian," ujarnya.

"Koordinasi kami rasakan perlu, terlebih penegakan hukum itu kan tidak bisa berjalan sendiri. Sementara masyarakat tidak sabar, kadang kita disebut lamban dan tidak bergerak," seru Jan.

Saat ini, imbuhnya, ada tiga kasus tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian, yaitu penyimpangan APBD Sulbar tahun anggaran 2017 yang menersangkakan empat pimpinan DPRD Sulbar, lalu kasus penyimpangan pengelolaan tanah negara di Buloa, Kecamatan Tallo dengan tersangka mantan Assisten I Pemkot Makassar, M Sabri.

"Dan yang paling banyak menjadi sorotan adalah kasus penjualan lahan transmigrasi di Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan tersangka Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin," seru Jan.

Jan mengakui, jika dalam penangan kasus korupsi, ada saja pihak atau oknum yang mencoba mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi yang rentan terhadap saksi atau tersangka, maupun pihak yang reafiliasi.

"Karena itulah kamu menggandeng KPK untuk mengawal kasus tersebut, guna memastikan, bahwa perkara yang ditangani Kejati Sulsel, berjalan sesuai koridor," pungkas Jan. (OL-3)