Emil Diuntungkan Safari Politik Deddy Mizwar

LANGKAH Deddy Mizwar yang melakukan safari politik ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin (16/10) dinilai akan merugikan dirinya jelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Komunikasi yang dibangun dengan partai tersebut akan menggerus suara dan simpati warga Jawa Barat yang terkenal agamis dan pemilih tradisional.

Hal ini diungkapkan pakar politik dan pemerintah Universitas Padjajaran Bandung, Firman Manan, saat dikonfirmasi di Bandung, Kamis (19/10). Firman menjelaskan, langkah Deddy itu cukup mengejutkan karena dilakukan dengan partai yang berbeda garis ideologi.

Padahal, selama ini Deddy sudah identik sebagai kandidat yang berlatar belakang agamis. Citra inipun diperkuat oleh kedekatan Deddy dengan Partai Keadilan Sejahtera yang juga memiliki basis pemilih agamis.

"Demiz (Deddy Mizwar) mempresentasikan religius, makanya diusung PKS. Tapi kenapa datang ke PDIP yang garis ideologi nasionalis," kata Firman.

Dia menegaskan, hal ini akan merugikan Wakil Gubernur tersebut karena akan mengubah persepsi di masyarakat. Selain dianggap religi, selama ini Deddy pun dinilai sebagai kandidat yang tidak pragmatis karena sikapnya yang memilih untuk menunggu dibanding aktif mendatangi partai. "Dengan begini, akan mengubah persepsi. Jadi yang mencari-cari dukungan, inkonsistensi. Ini bisa kontraproduktif," katanya.

Seharusnya, tambah dia, Deddy mendatangi partai yang memiliki kesamaan ideologi dengannya seperti PKS. "Atau, seharusnya membangun politik dengan partai pengusung awal, Gerindra. Itu harusnya dicairkan, dibanding mencari dukungan ke partai lain yang berbeda garis ideologi," katanya.

Dengan kondisi saat ini, Firman menilai pesaing Deddy pada Pilgub Jawa Barat 2018 akan diuntungkan. "Dengan posisi ini, bisa mengubah. Ya sebetulnya merugikan pribadi Demiz," katanya.

Salah satunya, Ridwan Kamil (Emil) akan diuntungkan oleh sikap inkonsistensi Deddy tersebut. "Secara teori, ketika seorang kandidat melakukan langkah politik yang bisa menimbuilkan sentimen negatif, kompetitor bisa diuntungkan, salah satunya Kang Emil," katanya.

Oleh karena itu, dia mengimbau Emil agar tidak melakukan langkah politik yang bersifat kontraproduktif seperti yang dijalani Deddy. Salah satunya dengan tidak salah dalam memilih wakil gubernur yang akan dipasangkan dengannya.

"Saya melihat ada nilai plus jika Kang Emil didampingi figur yang merepresentasikan kelompok religi," katanya. Jika melihat nama-nama yang muncul, menurutnya figur yang tepat disandingkan dengan Emil ada pada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah resmi mengusung, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meski belum menyatakan dukungan.

Hingga saat ini, Firman tidak melihat adanya sosok agamis pada kader Partai Golongan Karya yang juga dikabarkan akan mengusung Emil. Kader Golkar yang muncul seperti Dedi Mulyadi dan Daniel Muttaqien tidak merepresentasikan kelompok agamis.

"Jadi daripada dengan Golkar, lebih baik PPP. Kecuali kalau Golkar bisa memunculkan sosok agamis. Tapi di internal Golkar belum ada sosok agamis," katanya.

Sementara itu, enam tim kandidat calon jalur perseorangan (independen) menjajaki peruntungan di Pilgub Jawa Barat 2018 dengan mengikuti Sosialisasi Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 di KPU Jawa Barat, Kamis (19/10).

Menurut Komisioner KPU Jabar Bidang Teknis Endun Abdul Haq, Sosialisasi Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 terbuka untuk seluruh pihak yang bermaksud maju lewat jalur independen. "Namun, sosialisasi ini hanya diikuti enam tim kandidat calon," katanya.

Keenam tim kandidat calon independen yang mengikuti sosialisasi ini diwakili Deni N, Ajie S, Gatot, Dedi, dan Gun Gun Gunawan. Selain mereka, sosialisasi juga diikuti tim dari pengacara kondang, Eggi Sujana. Menurut Endun, selain keenam tim itu, beberapa bulan lalu ada tim lain yang sempat menanyakan mekanisme syarat dukungan kandidat calon independen, seperti yang mengatasnamakan ulama kondang, Aa Gym, dan anggota DPD RI, Ayi Hambali. Namun, kata Endun, kedua tim tersebut tidak turut dalam sosialisasi.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menjelaskan, Sosialisasi Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan merupakan salah satu tahapan Pilgub Jabar 2018 yang harus dilakukan oleh pihaknya. Sosialisasi bertujuan agar kandidat calon independen mengetahui informasi terkait proses pencalonan secara rinci.

"Bagi calon perseorangan, ada tata cara yang berbeda dengan paslon dari partai politik. Jadi, membutuhkan sosialisasi agar proses pendaftaran ke KPU bisa lancar," katanya.

Yayat menyebutkan, sosialisasi meliputi tata cara penyusunan bukti dukungan, pengisian formulir, dan hal teknis lainnya seperti syarat minimal 6,5% dukungan dari pemilihan sebelumnya dan waktu penyerahan dukungan.

"Waktu pendaftaran bagi calon perseorangan sama dengan calon dari partai politik, tapi untuk calon perseorangan terlebih dahulu harus menyerahkan bukti dukungan yang kemudian akan diverifikasi oleh KPU," katanya seraya menyebut penyerahan bukti dukungan calon independen dijadwalkan 22-26 November mendatang.(OL-3)