KPU Sebut Pilkada Pasuruan Rawan

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada 2018 rawan kerusuhan. Persaingan pasangan calon berpeluang memicu konflik antarpendukung.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan Azmi Abbas meng­ungkapkan itu saat sosialisasi tahapan pilkada Pasuruan, kemarin (Jumat, 13/10). Sosialisasi itu diikuti seluruh partai politik, ormas, dan LSM di Kabupaten Pasuruan.

“Informasi dari intelijen menyatakan pilkada Pasuruan rawan kerusuhan. Bahkan pihak intelijen sudah menyampaikan beberapa indikasi yang bisa menjadi penyulut terjadinya kerusuhan,” kata Azmi.

Peserta sosialisasi justru mengingatkan komisioner KPU selaku penyelenggara untuk bersikap netral, jujur, dan adil. “Dalam beberapa kasus, kerusuhan dipicu KPU yang dianggap tidak jujur dan adil serta berpihak. KPU juga dianggap tidak tegas dalam mengambil tindakan yang harus diputuskan di lapangan,” kata salah seorang peserta, Tuji Hartono.

Polda Maluku Utara (Malut) akan menyiapkan 32 pe­nyidik untuk menangani kasus Pilkada 2018 di seluruh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kabupaten/kota.

“Polres itu minimal tiga personel untuk Gakkumdu. Jadi laporan bisa langsung diproses supaya tidak menghambat tahapan pilkada,” kata Kabid Humas Polda Malut AKB Hendry Badar di Ternate.

Selain itu, lima penyidik berasal dari polda diperbantukan untuk Sentra Gakkumdu. “Dari polres ada sembilan dikalikan tiga polres, berarti ada 27 pe­nyidik. Ditambah lima dari polda menjadi 32 penyidik.”

Kapolres Tolikara, Papua, AKB Indra Hermawan membantah informasi Kantor KPU Tolibara terbakar. “Yang terbakar adalah kantor Satpol PP yang bersebelahan dengan KPU,” kata Indra.

Dia mengaku belum mengetahui penyebab kebakaran kantor Satpol PP. Yang pasti, anggota kepolisian yang menjaga Kantor KPU mendengar suara ledakan sebelum terjadi kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan kantor Satpol PP.

Karena itu, dia belum memastikan kebakaran itu terkait dengan pilkada. “Pe­nyidik masih mendalami semua kemungkin­an itu,” kata dia.

Pada Rabu (11/10), belasan warga Tolikara merusak sejumlah fasilitas dan kendaraan di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Massa diduga kecewa terhadap putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Juli. (AB/Ant/N-1)