Wabup Diduga Rusak Hutan

RUSMA Yul Anwar tidak bisa semena-mena lagi. Demi kepentingan pribadinya, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Sumatra Barat, itu merusak hutan bakau seluas 1,2 hektare di kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh. Demi membuat dermaga pribadi miliknya, ia ikut merusak terumbu karang. Aksinya itu tercium oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK menetapkan Rusma sebagai tersangka dalam kasus perusakan Kawasan Wisata Terpadu Mandeh. “Kami telah melakukan penyidikan sejak 15 September lalu,” ungkap Dirjen Penegakan Hukum, Rasio Ridho Sani, Kamis (5/10).

Rusma Yul Anwar juga dituding telah melakukan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan di Mandeh. Rusma yang coba dimintai konfirmasi belum merespons itu. Kerusakan hutan bakau itu terkuak pada April lalu. “Selain hutan bakau, mereka merusak terumbu karang untuk membuat dermaga pribadi,” kata Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni. Di Aceh, aktivitas tambang emas ilegal mencaplok kawasan hulu sungai di hutan lindung Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh. Kemarin, seperti disaksikan Media Indonesia, puluhan alat berat mengeruk tebing sungai dan menumbangkan kayu di hutan lindung. Area rusak di tebing sungai dan hutan sudah mencapai puluhan hektare. Air di sejumlah alur dan sungai yang sebelumnya jernih berubah keruh.

Lokasi paling parah ialah hulu sungai Alue Saya, Alue Rhek, Alue Empeuek, dan Hulu Sungai Alue Suloh. “Ada sekitar 60 beko yang selalu beraktivitas,” kata Abdullah, pemerhati lingkungan hidup di Pidie. Di Lampung, penjahat lingkungan menyasar kawasan register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, Kabupaten Pesawaran. Kemarin, warga mendapati tumpukan kayu snorkeling yang ditinggalkan pelaku. “Kami sudah menangkap 11 pelaku pembabat hutan,” kata Kasat Reskrim Polres Pesawaran Iptu Hasanuddin. Sementara itu, akselerasi program perhutanan sosial di Jambi terkendala adanya tumpang-tindih kawasan. “Ada komunikasi yang kurang jalan di kementerian. Kondisi itu membuat program yang ditargetkan mencapai bisa terealisasi di kawasan seluas 12,7 juta hektare terhambat,” jelas Wakil Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Jambi, Adi Junedi. (YH/MR/EP/SL/N-2)