Gubernur Jatim Terima Laporan Resmi Enam Kabupaten Darurat Kekeringan

GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo mengaku telah menerima laporan resmi dari enam bupati yang menyampaikan wilayahnya mengalami darurat kekeringan akibat musim kemarau tahun ini.

"Kepada enam daerah yang mengalami kekeringan akan segera dikirim air bersih untuk membantu masyarakat setempat," ujar Gubernur di Surabaya, Rabu (13/9). Dari enam kabupaten yang sudah melaporkan darurat kekeringan, lima di antaranya yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Sampang, Pamekasan, serta Probolinggo.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengimbau kepala daerah lainnya yang wilayahnya terdampak kekeringan juga melaporkannya ke provinsi sehingga bisa dilakukan pengiriman air bersih. "Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan agar kepala daerah segera
melakukan pengecekan wilayahnya terkait kekeringan," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data di Pemprov Jatim, dari 38 kabupaten/kota, sampai saat ini terdapat 422 desa di 27 kabupaten mengalami kekeringan, yang 183 desa di antaranya posisinya di atas pegunungan sehingga harus dilakukan pengiriman air ke dalam penampungan air.

Menurut dia, apabila tidak segera diberikan bantuan maka menjadi hal krusial, khususnya di daerah pantai selatan dan Madura.
Sementara itu, berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, dari 8.501 jumlah desa di Jatim, pada 2015 terdapat 541 desa mengalami kekeringan.

Dari jumlah desa kering tersebut telah dilakukan rekayasa teknologi bagi 119 desa sehingga tahun-tahun berikutnya membantu mengantisipasi kekeringan. "Pada 2017 kekeringan hanya terjadi pada 422 desa, bahkan 2016 tidak terjadi kekeringan di Jatim," kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Masalah kekeringan tahun ini merata di sebagian besar wilayah. Presiden Jokowi, kemarin, minta semua menteri dan lembaga terkait serta para gubernur untuk benar-benar melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan dan segera melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana kekeringan ini.

Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/9) khusus membahas "Penanggulangan Bencana Kekeringan" yang diikuti oleh antara lain Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan,
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Kerja lainnya ditambah Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo. Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa kekeringan di Indonesia pada 2017 tidak seperti 2015 saat terjadi El Nino.

"Beberapa daerah sudah tidak mengalami air hujan berturut-turut lebih dari 60 hari, lebih dari 2 bulan bahkan sebagian daerah di Pulau Jawa saat ini sedang mengalami puncak musik kemarau dan menurut laporan BMKG bahwa musim hujan di sebagian besar daerah, baru terjadi akhir November atau akhir Oktober 2017," ungkap Presiden.

Langkah jangka panjang dan jangka pendek sudah dipersiapkan sebelumnya. "Langkah jangka pendek saya minta dipastikan untuk bantuan 'dropping' air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan dan saya juga minta dicek terkait suplai air untuk arigasi pertanian yang sangat dibutuhkan terutama untuk mengairi lahan-lahan pertanian di daerah-daerah yang terdampak," tambah Presiden.

Sedangkan langkah jangka panjang adalah memfungsikan berbagai bendungan, waduk dan embung yang sudah dibangun dalam dua tahun terakhir yang memang diperisiapkan untuk menghadapi situasi kekeringan. "Saya juga minta diantisipasi ketersediaan stok bahan pangan di beberapa daerah sehingga tidak mengalami kelangkaan dan stabilisasi harga bisa terjaga," imbuh Presiden.(Ant/OL-3)