Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM lima tahun ke depan, Gubernur Babel telah memasukkan pemulihan lingkungan akibat tambang dalam visi-misinya. Guna mewujudkan visi tersebut, tentunya dibutuhkan suatu perencanaan yang bersumber dari data penelitian yang terukur. Bappeda ialah salah satu badan di daerah yang bisa menghimpun berbagai masukan dan merangkum data agar keputusan yang eksekutif di daerah bisa benar-benar tepat dan efektif. Untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana proses perencanaan yang dilakukan Bappeda, wartawan Media Indonesia Rendy Ferdiansyah mewawancarai Kepala Dinas Bappeda Babel Budiman Ginting. Berikut ini petikannya.
Sejauh itu, apakah Bappeda sudah mendapatkan data kerusakan lahan di Babel?
Sejujurnya kita di Bappeda ini belum mendapatkan data berapa luasnya kerusakan, tetapi secara kasatmata yang jelas kerusakan itu ada. Pada saat ini data kerusakan itu berada di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Babel.
Dalam hal pemulihan lahan, apa yang dilakukan Bappeda?
Bappeda ini terlibat hanya dari sisi perencanaan, mengakomodasi semua usul dari berbagai SKPD dan Masyarakat. Seperti belum lama ini kita memanggil PT Timah untuk melakukan reklamasi bekas tambang secara bersama-sama. Kegiatan reklamasi tidak hanya dilakukan perusahaan tambang, tetapi juga oleh pihak lain-lain.
Contohnya belum lama ini reklamasi dilakukan Polda Babel. Mereka menghijaukan lahan eks tambang ditanami buah-buahan, sayuran, dan hortikultura. Itu tentu sangat kita dukung. Memang dalam pendataan perencanaan ini belum maksimal, tetapi setidaknya sudah ada gerakan secara bersama untuk memulihkan kembali lahan yang ada.
Sejauh ini apakah jaminan reklamasi tambang cukup untuk memulihkan kerusakan lahan?
Jaminan reklamasi oleh perusahaan tambang jauh dari kata cukup untuk memulihkan lahan yang rusak. Untuk itu, kita tetap minta pihak perusahaan membantu pemerintah daerah mengembalikan fungsi lahan sebab kalau hanya mengandalkan anggaran, pemerintah tidak akan sanggup. (E-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved