Kelestarian Borobudur Harus Dijaga

CANDI Borobudur merupakan tempat bersejarah, sehingga kelestariannya harus dijaga. Tidak ada kaitan antara masalah penindasan etnik Rohingya dan keberadaan candi tersebut.

Adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tegas menyatakan, sudah memerintahkan Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono tidak mengeluarkan izin unjuk rasa di sana.

“Aksi di Candi Borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jateng jangan diizinkan. Candi Borobudur merupakan tempat bersejarah dan lokasi tujuan wisata Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Kasus penindasan terhadap etnik muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, tidak ada kaitannya dengan agama tertentu,” tegas Kapolri di Jakarta, kemarin.

Kapolri menambahkan, Walubi dan kelompok pengurus Buddha sudah mengeluarkan sikap keras yang mengecam pemerintah Myanmar. Mereka juga sudah memberikan bantuan ke Rohingya.

Jumat (8/9), sejumlah elemen masyarakat berniat unjuk rasa di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mereka akan menggelar demonstrasi aksi bela muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur.

Penegasan Kapolri itu sejalan dengan seruan Ketua MUI DIY Toha Abdurahman yang mengajak umat Islam tidak melakukan demonstrasi terkait dengan etnik Rohingya di Candi Borobudur. Ia tidak sependapat dengan aksi semacam itu.

“Tidak usah demo. Usul saja secara tertulis kepada umat Buddha untuk bekerja sama baik di dalam maupun di luar negeri mengakurkan umat-umat agama,” tegasnya.

Toha menambahkan, umat Buddha di DIY juga mendukung penyelesaian konflik yang dialami etnik Rohingya. “Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan dan perdamai­an,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sumsel Karto Wibisono mengungkapkan, pihaknya telah merumuskan delapan sikap atas kejadian yang me­nimpa kaum Rohingya di Myanmar.

“Kejadian di Myanmar bukanlah konflik agama, melainkan konflik sosial dan kemanusiaan,” jelasnya. Pihaknya juga mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan hak asasi dasar. Kemudian, menolak segala bentuk provokasi untuk memperluas dan membawa isu konflik dan krisis Myanmar ke Indonesia.

“Kami mengimbau agar masyarakat menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak terprovokasi menyebar kebencian,” ungkapnya.

Jangan dipelintir
Hal serupa juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, lewat aksi umat Buddha yang menggalang dana untuk korban kekerasan di Rohingya. Mereka mengecam tragedi berdarah tersebut.

“Apa pun alasannya, kekerasan di Rohingya itu tidak dibenarkan. Kekerasan itu bukan ajaran Buddha, yang secara jelas mengajarkan cinta kasih universal untuk semua umat beragama. Kami sangat mengecam keras tindakan kekerasan tersebut,” ungkap Sekretaris Majelis Buddhayana Indonesia Boyolali Mujiharso.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Boyolali Habib Masturi menegaskan, kekerasan yang terjadi di Myanmar bukan perang
agama. “Kejadian di Myanmar ini kalau dipelintir akan sangat berbahaya. Maka kami minta kepada semua pihak jangan mengambil keputusan kalau informasi belum lengkap,” tegas Masturi. (DW/AT/WJ/HS/AD/YH/BB/JS/RF/OL-4)

[email protected]