Khofifah Menunggu Restu Presiden

DUKUNGAN sejumlah partai politik sejatinya sudah cukup mengantar Khofifah Indar Parawansa berlaga dalam Pilgub Jatim 2018. Namun, ia masih menunggu restu Presiden Joko Widodo.

Saat ini dukungan yang didapat Khofifah dari parpol sudah cukup untuk mengusung pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Timur. Seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu mengatakan sudah menjalin silaturahim dengan sejumlah parpol terkait dengan pencalonannya.

Namun, Khofifah tidak bersedia menyebut parpol mana saja yang sudah menyatakan dukungan. ”Banyak. Tapi jangan deh disebut dulu. Kalau lihat peta kursi di (DPRD) Jatim, sudah cukup sih untuk prasyarat mencalonkan gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Saat ditanya apakah hal itu berarti pencalonannya tinggal menunggu restu dari Presiden Jokowi, Khofifah mengatakan itu merupakan etikanya. Sampai saat ini Khofifah mengaku belum mendaftarkan diri sebagai bakal cagub ke parpol mana pun.

Ia menepis pertemuannya dengan Jokowi untuk membahas pencalonannya. Bersama Presiden, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengaku membicarakan soal rencana kerja dan anggaran Kemensos. “Hari ini jadwal beliau padat sekali. Masa kita melapor sesuatu di luar tugas dan fungsi,” tukas Khofifah.

Ia menegaskan, pencalonannya untuk ketiga kali sebagai Gubernur Jatim tidak memengaruhi fokus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Mensos. “Semua mesti disiapkan. Jadi apa yang kita lakukan jangan pernah mereduksi kinerja sebagai Mensos. Ini harus menjadi komitmen saya yang diberi mandat,” tandasnya.

Mensesneg Pratikno mengaku belum mengetahui perihal permintaan pengunduran Khofifah sebagai Mensos kepada Presiden.

Ketika di Yogyakarta, Khofifah tak ingin pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dimaknai kemungkinan pencalonannya sebagai Cagub Jatim. “Saya dipanggil Presiden untuk melaporkan (nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2018). Tadi pun saya bawa bahan yang saya laporkan. Tapi kemudian yang keluar tidak menjadi yang saya sampaikan,” ujarnya.

Ia pun meminta kalangan media massa membangun suasana di Kemensos supaya kondusif.

Pasalnya, kementeriannya mendapatkan mandat yang cukup besar buat perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), KPM Bantuan Nontunai. (Pol/AT/OL-4)