Dukung Emil PAN Minta Cawagub

PARTAI Amanat Nasional (PAN) meminta opsi kursi calon wakil gubernur jika mengusung Ridwan Kamil pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Mereka enggan memberi dukungan cuma-cuma kepada Wali Kota Bandung tersebut. Hal ini ditegaskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan seusai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN III di Bandung, kemarin. Posisi tandem Emil nanti, PAN menyodorkan Bima Arya dalam laga.

Pemilihan Bima ini pun sesuai dengan keinginan Emil yang sudah terbuka menyatakan ketertarikannya kepada Wali Kota Bogor tersebut. “Emil sudah menyampaikan terbuka akan mengajak Bima Arya,” kata Zulkifli.

Meski Bima masih ragu-ragu karena terbayang biaya yang sangat besar, Zulkifli memastikan kadernya itu akan maju pilgub jika sudah pasti dipilih Emil dan disepakati koalisi partai. “Biasanya kader terserah perintah partai. Bima punya waktu dua hari untuk menjawab kesediaannya,” tuturnya.

Ia memberi garansi bahwa partainya akan all out jika Emil bersanding dengan Bima. “Akan berbeda kalau tidak ada kader (yang maju),” imbuhnya. Opsi lain, jika Emil tidak bersanding dengan Bima, PAN akan membelokkan dukungan kepada Deddy Mizwar.

Masih optimistis
Sementara itu, friksi dalam tubuh Partai Golkar masih terjadi terkait dengan pencalonan Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar. Bupati Purwakarta ini masih optimistis akan diusung Golkar, kendati Koordinator bidang pemenangan pemilu wilayah I (Jawa-Sumatra) Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan posisi Dedi belum aman.

Alasan Dedi tetap optimistis karena dirinya terus mengalami tren positif di masyarakat. “Elektabilitas, popularitas terus terkerek naik, mulai 0%, 2%, 8%, 11%, terakhir 14%,” ujarnya.

Dedi menyebutkan, pernyataan Nusron merupakan suplemen untuk meningkatkan angka popularitas dan elektabilitasnya. “Saya malah terima kasih kepada Pak Nusron karena pernyataan beliau, saya dibicarakan banyak orang. Saya menganggap itu suplemen untuk terus bekerja,” jelasnya.

Sebagai kader, lanjut Dedi, pihaknya akan patuh terhadap apa pun keputusan Golkar. Apalagi, hasil survei tidak menjamin kandidat akan memenangi pertarungan politik.

Terkait dengan mahar, DPW PPP Jatim mewajibkan bakal calon membayar mahar Rp35 juta saat pengambilan formulir bakal cagub dan cawagub, yang mulai dibuka pada 23 Agustus-9 September 2017.

“Mengapa Rp35 juta? Angka 3 itu melambangkan PPP dan angka 5 adalah lima rukun Islam serta lima khidmat partai,” kilah Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer.

Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim ini, mahar itu digunakan untuk biaya operasional panitia pendaftaran, biaya survei, dan pelaksanaan Rapimwil (penyampaian visi misi calon). “Kontribusi itu untuk mengukur keseriusan bakal cagub dan wagub eksternal, yang harus diserahkan tunai saat mendaftar,” paparnya.

Sementara itu, elektabilitas petahana Banyumas, Jateng, jeblok. Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang, elektabilitas Bupati Banyumas Achmad Husein cukup rendah, hanya 12,1%. Padahal, dia telah memimpin hampir 5 tahun di daerah ini.

Direktur LPSI Semarang Muhammad Yulianto mengungkapkan, dari hasil survei yang dilakukan di 27 kecamatan di Banyumas, ternyata elektabilitas bupati buruk. “Elektabilitas bupati hanya 12,1% atau masuk kategori buruk. Sebab, biasanya elektabilitas petahana normalnya mencapai 40%. Kalau lebih dari 60% berarti sangat disukai masyarakat,” tutur Yulianto. (RZ/AD/FL/LD/OL-4)

[email protected]