Aplikasi Daring untuk Pelaporan Dana Desa

PEMERINTAH Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerapkan aplikasi daring OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) untuk pelaporan dana desa tahap II. "Program ini membantu memantau pengelolaan dana desa (DD) tiap pemerintah desa," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo Sri Utami, Senin (14/8).

Dikatakan, aplikasi OM SPAN merupakan sarana utama dalam penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa. Meski demikian, kata dia, jika pemerintah desa kesulitan menyusun laporan keuangan dana desa, mereka tetap dapat berkonsultasi dengan jajarannya. "Program tersebut berbasis jejaring dan ditangani Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta pemerintah kecamatan," katanya. Dari Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berharap dana desa dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu, sambung dia, perencanaan penggunaan dana harus matang dengan melibatkan masyarakat. Dengan begitu, pemanfaatan dana desa bisa tepat sasaran. "Untuk pengawasan penyaluran dana desa, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Dengan koordinasi tersebut, diharapkan, penyaluran dana desa dan pemanfaatannya bisa tepat sasaran. Dalam kunjungan itu, Puan mengapresiasi keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri di desa itu. "Saya minta keberhasilan itu ditularkan ke desa lain," katanya. Dalam kunjungan yang didampingi pelaksana tugas Bupati Klaten Sri Mulyani itu, Puan menyempatkan melihat Umbul Ponggok dan menandatangani prasasti Umbul Ciblon. Kedua umbul itu merupakan destinasi wisata yang dikelola Bumdes Tirta Mandiri.