Aman, Kelola Dana Desa Melalui Bumdes

KUCURAN anggaran besar dari APBN untuk desa galibnya harus memberikan banyak manfaat bagi warga perdesaan.

Satu yang harus dipastikan ialah dana desa bisa membantu menurunkan kemiskinan. Di Sulawesi Selatan ada 2.255 desa yang menerima alokasi Rp1,8 triliun pada 2017 ini, atau meningkat 27,7% dari Rp1,4 triliun pada 2016.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulsel Mustari Soba menjelaskan tujuan dana desa ialah pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, serta fasilitas umum, seperti embung, sekolah, poliklinik, juga posyandu dan pasar.

“Jadi output dana desa untuk bidang pembangunan sekitar 92,6%, pemberdayaan 5,73%, kemasyarakatan 1,27%, dan pemerintahan 0,4%,” ungkap Mustari.

Dari 21 kabupaten penerima dana desa, ada satu kabupaten yang berhasil dalam mengelola dana desa lewat badan usaha milik desa (Bumdes), yaitu Kabupaten Bantaeng. Di sana terdapat 47 desa dan semua sudah punya Bumdes.

Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengatakan keberadaan dana desa bukan hal baru bagi warga Bantaeng. “Di Bantaeng itu, masyarakatnya bisa membuat rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, anggaran pendapatan belanja desa dan menyinkronkan dengan kegiatan yang lain,” urai Nurdin.

Cerita sukses lain datang dari Desa Lubuk Sebotan, Jambi. Kucuran Rp780 juta pada 2017 sepenuhnya digunakan untuk mengangkat kesejahteraan warga yang 90% lebih berprofesi sebagai petani karet.

Di tangan Kepala Desa Hairan, warga keluar dari lilitan kemiskinan yang sudah bertahun-tahun. Perencanaan yang matang, terukur, dan terarah, dan dijamin dengan tanpa kebocoran, Hairan menjadikan dana desa sebesar itu untuk membangun usaha penghiliran industri karet.

“Bangunan dan tenaga terlatih sudah siap. Tinggal menambah beberapa mesin pendukung. Kita akan memproduksi sandal, aksesori sepeda motor dan ban vulkanisir. Insya Allah warga bakal sejahtera,” tuturnya.

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengingatkan kepala desa agar tidak alergi dengan pengawasan pengelolaan dana desa. (LN/BB/SL/OL-4)