Bupati Bantaeng Paparkan Kelebihan E-Voting

MEKANISME e-voting diyakini bisa menekan biaya pemilihan kepala daerah (pilkada). Apalagi, sistem itu sudah berjalan di sejumlah pilkada dan pemilihan kepala desa (pilkades).

“E-voting akan kita dukung dan gaungkan terus. Kabupaten Bantaeng sudah jadi contoh. Kami juga sudah pakai saat pilkades dan semuanya berjalanan aman. Tidak ada yang ribut, dalam 1 jam rakyat sudah bisa tahu hasil,” urai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Nurdin yang sudah dua periode menjadi bupati pada 2018 disebut-sebut menjadi salah satu kandidat Gubernur Sulsel.

Hanya, Nurdin mengakui, meski sudah jadi proyek nasional, e-voting belum memiliki payung hukum. “Kalau payung hukum sudah ada dan pengurusannya sudah selesai, kita jalan,” kata dia.

Pada 2018, anggaran Pilkada 2018 di Sulsel yang meliputi 12 kabupaten/kota dan provinsi diperkirakan mencapai Rp820 miliar. Sementara itu, pemilihan gubernur (pilgub) membutuhkan anggaran Rp456 miliar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Iqbal Latif menjelaskan nilai tersebut sudah dirasionalisasi dari usulan awal yang mencapai Rp600 miliar.

KPU Jawa Timur harus menunggu kepulangan Gubernur Soekarwo dari kunjungan kerja ke sejumlah negara Eropa untuk meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilgub 2018.

Saat ini Soekarwo sedang melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Italia, Jerman, dan Rusia. “Kami berharap bisa selesai minggu depan. Dengan begitu, tahapan bisa segera dilakukan,” kata Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.

Dia menjelaskan NPHD sebenarnya tinggal menunggu tanda tangan Gubernur Jatim Soekarwo. Apalagi, sudah ada kesepakatan mengenai besaran NPHD, meskipun, dia mengakui, perlu ada pembahasan soal sejumlah aturan.

“Kami tunggu dari biro pemerintahan. Ada beberapa aturan ketentuan yang memang perlu didiskusikan,” ujarnya.

KPU Sumatra Selatan belum menganggarkan pengadaan kotak suara transparan untuk pilgub.

“Kotak suara transparan itu sudah kami koordinasikan karena mengingat biaya belum teralokasi di dalam anggaran kita,” kata Ketua KPU Sumsel Aspahani.

Menurut dia, dalam NPHD, pemanfaatan kotak suara lama disepakati.

“Belum kita alokasikan untuk kotak suara transparan. Belum ada petunjuk.” (FL/LN/MR/Ant/N-1)