Pasangan Calon di Kalbar Dibantu Rp3,1 Miliar

KOMISI Pemilihan Umum Kalimantan Barat mengalokasikan Rp260 miliar untuk Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018. Berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah, sebagian dana digunakan untuk pembiayaan kampanye pasangan calon, yang total mencapai Rp18 miliar.

"Kami bersama Pemprov Kalimantan Barat sepakat mengasumsikan bahwa Pilgub 2018 diikuti oleh enam pasangan calon. Setiap pasangan calon dianggarkan Rp3,1 miliar untuk pembiayaan kampanye," kata Ketua KPU Kalimantan Barat Umi Rifdiawaty, di Pontianak, kemarin.

Dia mengatakan anggaran kampanye tersebut lebih kecil daripada yang diusulkan KPU Kalimantan Barat, yakni sebesar Rp40 miliar. Asumsinya, pilgub diikuti delapan pasangan calon, yang setiap calon mendapat dana kampanye Rp5,3 miliar.

Anggaran secara keseluruhan dari Rp286 miliar yang diusulkan dipangkas menjadi sekitar Rp260 miliar. "Pemprov siap menambah kekurangan anggaran jika jumlah calon ternyata lebih dari enam pasang," tambah Umi. Selain pilgub, Kalimantan Barat menggelar pilkada bupati dan wali kota di lima daerah, yakni Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.

Di Sumatra Selatan, pemprov juga menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dengan Badan Pengawas Pemilu. "Kami kucurkan Rp20 miliar di tahun ini untuk Bawaslu. Tahun depan akan dikucurkan lagi, tapi akan disesuaikan dengan keuangan daerah karena keuangan daerah saat ini sangat minim," kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Ketua KPU Sumsel Aspahani mengungkapkan, penandatanganan itu, tahapan pilgub dapat berjalan sesuai agenda. "Untuk pencairan dana pilgub dilakukan dalam dua tahun anggaran, senilai Rp40 miliar di 2017 dan sisanya 278 miliar akan dicairkan pada 2018," ungkapnya.

Pada hari yang sama, Pemprov Sulawesi Selatan juga menandatangani kesepakatan pendanaan bersama (sharing) pilkada serentak 2018. Selain pemprov, 12 bupati dan wali kota hadir.

KPU Sulsel sudah menyepakati anggaran pilkada sebesar Rp456 miliar. "Pilgub kebagian Rp116 miliar, dan Rp65,8 miliar diusahakan bersama di 12 kabupaten/kota sehingga sisanya sekitar Rp200 miliar lebih itu untuk kabupaten lain yang tidak menggelar pilkada," ungkap Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief. (AR/DW/LN/N-2)