Setiap Kasus Saling Beririsan

KABUPATEN Sambas, Kalimantan Barat, sempat dikenal cukup rawan dengan praktik perdagangan anak.

Untuk mengetahui langkah pemkab, wartawan Media Indonesia Aris Munandar mewawancarai Wakil Bupati Sambas Hairiah.

Berikut petikannya.

Permasalahan yang dihadapi anak di Sambas?

Kasus pernikahan di usia muda masih sangat tinggi.

Kekerasan seksual dan putus sekolah juga. Kaitannya banyak sekali.

Karena miskin, mereka tidak bisa bersekolah kemudian menikah di usia muda.

Lalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau menjadi tenaga kerja di Malaysia akibat persoalan ekonomi.

Angka perceraian juga masih tinggi. Jadi, setiap kasus saling beririsan.

Bagaimana mengatasinya?

Kami memiliki beberapa program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Misalnya, ada pusat pelayanan terpadu berbasis desa sehingga pencegahan, penanganan, dan perujukan bisa dilakukan di tingkat desa.

Mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama.

Sekarang warga juga bisa melaporkan kasus mereka di desa.

Aparat desa akan mendampingi warga ke kepolisian.

Jadi, akses pelayanan hukum lebih terbuka.

Upaya lain?

Kami juga sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak, Perda Antiperdagangan Orang, dan Perda tentang Lembaga Bantuan Hukum.

Bupati juga telah meneken komitmen Sambas menuju kabupaten layak anak.

Bagaimana kondisi trafficking anak ke negara jiran?

Tren perdagangan anak semakin menurun karena gencarnya program pencegahan.

Saya juga melarang kepala desa mengeluarkan surat keterangan (pengganti KTP) kepada anak di bawah umur yang biasa digunakan untuk bekerja.

Tantangan dan kendala terberat dalam menyelesaikan persoalan anak di Sambas?

Wilayah Kabupaten Sambas cukup luas.

Akses dari dan ke Malaysia juga semakin terbuka dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk, sedangkan anggaran sangat terbatas.

Namun, kami tetap berupaya semaksimal mungkin dengan melokalisasi permasalahan dan menetapkan prioritas penanganan. (N-1)