Akhir Oposisi Canggung

SETELAH hampir dua tahun terpecah, Partai Golkar siap melakukan rekonsiliasi. Ajang musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Nusa Dua, Bali, pada 15-17 Mei, menjadi momentum bagi mereka untuk merajut kembali tali persahabatan antarkader yang sempat putus. Munaslub itu sekaligus mengakhiri peran partai berlambang beringin itu sebagai bagian dari kubu oposisi. Dalam pidato politik terakhirnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Sabtu (14/5) malam, Aburizal Bakrie alias Ical mengingatkan, siapa pun yang terpilih menjadi ketum baru terikat oleh janji politik yang lahir dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar, beberapa waktu lalu. Sang ketua umum baru harus membawa Golkar kembali ke gerbong pemerintahan.

Ical menekankan, keahlian partai beringin ada pada pengelolaan kekuasaan, bukan pada oposisi terhadap kekuasaan. Pernyataan Ical itu sekaligus mengamini komentar berulang para pengamat politik bahwa bukan fitrah Golkar bermain di arena oposisi. Perkara oposan atau bukan oposan sangat krusial bagi Golkar. Bisa dibilang riak-riak perpecahan di tubuh Partai Golkar bermula saat partai yang lahir dari rahim Orde Baru itu memulai 'petualangan' sebagai oposisi. Sejak awal, misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan partainya tidak semestinya menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-JK. Terbukti, Agung kemudian merangkul sejumlah kader yang sepaham dengannya untuk menggelar munas tandingan di Jakarta pada medio Desember 2014.

Munas Jakarta merupakan tandingan Munas IX Partai Golkar di Bali yang kembali menahbiskan Ical sebagai ketum pada November tahun yang sama. Walhasil, dualisme kepengurusan pun lahir pasca-Munas Jakarta. Dualisme kepengurusan itu mempertegas perpecahan di tubuh partai dan mengganggu kinerja para kader Golkar di parlemen. Arah kebijakan partai menjadi tidak jelas. Sepanjang 2015, kedua kubu Golkar praktis hanya sibuk saling tuding dan saling gugat. Sikap oposan partai beringin pun terkesan canggung. Beruntung bagi Golkar, kedua kubu yang bertikai akhirnya sepakat menggelar munaslub sebagai jalan penyelesaian konflik. Kader-kader yang dahulu lantang menyuarakan Golkar siap menjadi oposisi mulai merevisi pernyataan mereka.

Kini hampir semua kader seolah sepakat Golkar paling tepat berkarya ketika berada di pusaran penguasa. Kembali ke akar tradisi sebagai partai penyokong pemerintah menghadirkan beragam peluang bagi Golkar. Namun, sebelumnya Golkar harus menyelesaikan segudang pekerjaan rumah, di antaranya Golkar harus merehabilitasi para kader yang dipecat akibat konflik dualisme kepengurusan dan membingkai ulang citra Golkar di mata publik. Salah satu PR terbesar yang juga harus diselesaikan sang nakhoda hasil munaslub ialah memastikan tidak ada kader yang hengkang. Jangan sampai lahir ketua baru, tapi menggerus kekuatan politik Partai Golkar. Golkar harus kembali ke dalam koalisi pemerintahan dengan kekuatan penuh. Hanya dengan begitu, partai beringin tidak akan lagi canggung ketika kembali ke barisan koalisi pemerintahan.