PAD Bocor, Bekasi Butuh Terobosan

KOTA Bekasi, Jawa Barat, gagal mencapai target pero­lehan pendapatan asli dae­rah (PAD) pada 2016 lalu. Dari target Rp1,6 triliun, Pemkot Bekasi hanya mampu meraup Rp1,4 triliun.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menduga hal itu terjadi karena adanya kebocoran dalam sistem.

“Jika tidak ada kebocoran, target itu pasti tercapai, kan cuma kurang Rp200 miliar. Dalam beberapa bulan pasti dapat itu,” ujarnya, kemarin.

Ia mencontohkan perolehan pajak dari sektor perparkiran. Sistem yang masih banyak celah dan tidak adanya inovasi dalam teknologi membuat pero­lehan pajak dari perparkiran di Bekasi tak bakal mencapai target.

“Karena banyak kebocor­an di lapangan. Mereka masih berpola pikir lama, tidak ada teknologi di situ,” terang Agus.

Ia mengusulkan pemerintah setempat menerapkan sistem pembayaran pajak cashless di tiap sektor. Artinya pembayaran tidak dilakukan secara tunai.

“Jika masih transaksi dari tangan ke tangan, kebocoran pasti akan tetap terjadi. Bila hal tersebut terjadi, target perolehan pajak 100% tak akan pernah tercapai sampai kapan pun,” ujarnya.

Pemkot Bekasi pada 2016 lalu hanya berhasil memenuhi 87,5% target pencapaian PAD, yakni Rp1,6 trili­un. Beberapa sektor pajak gagal memenuhi komitmen pencapaian yang di awal tahun telah disepakati.

Misalnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi menargetkan pero­lehan pajak parkir sebanyak Rp27,6 miliar, tetapi yang terealisasi sebesar 92,04%, atau sekitar Rp25,4 miliar.

Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2016, target pendapatannya sebanyak Rp251,7 miliar, tetapi pencapaiannya hanya tembus Rp250,9 miliar.

Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Kepala Badan Pendapatan Daerah Aan Suhanda menyampaikan pihaknya pada tahun ini akan mengambil sejumlah terobosan guna mencapai target PAD. Salah satunya ialah dengan memperkenalkan pembayaran PBB secara elektronik kepada masyarakat.

“Pendapatan dari PBB merupakan pendapatan terbesar bersama BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan). Karena itu, kami bekerja sama dengan salah satu bank agar masyarakat jadi lebih mudah saat ingin membayar PBB,” kata Aan. (Gan/J-1)