Sabtu 07 November 2015, 00:00 WIB

Polri Kawal Truk Sampah Jakarta

Polri Kawal Truk Sampah Jakarta

MI/BARRY FATHAHILAH

 
PENGHADANGAN truk yang mengangkut sampah DKI Jakarta di daerah Cileungsi sudah masuk tindakan premanisme. Sebab yang dituntut berupa materi kepada Pemerintah Provinsi DKI, sebagai kompensasi bau sampah yang melewati wilayah tersebut.

"Apalagi penghadangan juga dilakukan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas). Kita berkoordinasi dengan Kapolri dan Polda Jawa Barat serta Polres Bogor karena Cileungsi itu bukan wilayah saya. Pasti mereka akan ditertibkan," tegas Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, di Balai Kota, kemarin.

Sinergi untuk pengamanan itu, ungkap Tito, tidak hanya pada pengamanan truk sampah saja, tetapi juga dalam upaya menangani salah satu program lima tertib yang dicanangkan Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya di awal tahun ini, yakni tertib sampah, hunian, demonstrasi, pedagang kaki lima, dan tertib lalu lintas.

"Kalau arus sampah berjalan tidak normal, mengakibatkan penumpukan sampah di Jakarta. Itu akan mengganggu ketertiban umum. Salah satu tugas kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban publik. Itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi ini menyangkut masalah ketertiban umum," ujarnya.

Mantan Kapolda Papua itu menegaskan akan menempatkan personel kepolisian di titik-titik rawan penghadangan truk oleh warga.

"Itu kan wilayah orang. Kalau mereka siap personel boleh, tapi kalau kami diperbolehkan kami juga akan turunkan Brimob kalau perlu," tegasnya.

Alternatif pembuangan

Di tengah polemik sampah dengan Kota Bekasi, Pemprov DKI Jakarta menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya penggunaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nambo milik Kabupaten Bogor.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tawaran tersebut datang dari Bupati Bogor Nurhayanti, yang ditemui Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada Rabu (4/11).

Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan pertemuan khusus dengan DPRD Kota Bekasi ditunda hingga pekan depan. Pertemuan itu untuk menyamakan persepsi atas kewajiban dan poin kerja sama yang harus dipenuhi PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPST Bantargebang serta pengelolaannya di masa yang akan datang.

Lebih lanjut Prabowo menyatakan selama Bantargebang dikelola bertahun-tahun oleh PT GTJ, kewajiban membangun infrastruktur di sekitar lokasi TPST diserahkan kepada pengelola. Karena itu, ia menilai kurang tepat apabila DPRD dan Pemkot Bekasi menagihnya ke Pemprov DKI.

"Benar apa yang ditagih itu adalah kewajiban dari PT Godang Tua Jaya. Jika dikelola sendiri mungkin kewajiban itu harus dilaksanakan juga oleh Pemprov DKI ke depan," tuturnya. (Put/Gan/Gol/DA/J-3)

Baca Juga

Antara

DKI Larang Restoran Gelar Live Music Selama Ramadan

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 13 April 2021, 19:20 WIB
Kegiatan usaha rumah makan atau restoran dapat beroperasi dengan mengedepankan protokol kesehatan ketat, serta mengikuti aturan Pemprov DKI...
Antara

Ramadan, Jam Operasional Transjakarta tidak Berubah

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 13 April 2021, 18:25 WIB
Namun, Transjakarta menerapkan kebijakan khusus bagi pelanggan saat Ramadan. Pelanggan diperbolehkan berbuka puasa di area Transjakarta...
Dok MI

Pemilik Toko Kelontong di Pasar Rebo Luka Dibacok Perampok

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 13 April 2021, 18:15 WIB
Seorang pemilik warung kelontong di Jalan Haji Enjong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh setelah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya