Terminal Pulogebang Jadi BLUD

DINAS Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta akan mengubah jenis usaha Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, dari unit pengelola (UP) menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).

Ditargetkan, dalam tempo dua pekan perubahan itu selesai.

Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah mengatakan peralihan Terminal Pulogebang dari UP menjadi BLUD membuat kerja sama dengan pihak ketiga lebih fleksibel.

Kerja sama dengan swasta bisa diterapkan di antaranya pada petugas keamanan, kebersihan, dan perparkiran.

"Plt tadi meminta kami untuk mengurus pengalihan itu selama dua minggu karena bangunan terminal, kios, dan parkir sudah ada. Bisa dihitung proyeksi bisnis yang akan kita peroleh," kata Andri Yansyah seusai rapat pimpinan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota, Senin (9/1).

Andri Yansyah menjelaskan saat ini Terminal Pulogebang masih kekurangan jumlah petugas keamanan.

Dari tiga pintu yang ada di sana, hanya satu pintu yang dibuka, yakni pintu utama.

Hal itu karena jumlah petugas keamanan hanya 20 orang. Idealnya, lanjut Andri, ada sekitar 100 petugas keamanan.

"BLUD bisa dimanfaatkan untuk untuk menghasilkan uang. Misalnya, kita punya tiga videotron. Videotron bisa untuk menayangkan iklan. Sayang kalau tidak digunakan," ungkap Andri.

Ia melanjutkan, dengan BLUD pendapatan yang dihasilkan akan dikembalikan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang lain, misalnya kebersihan dan keamanan.

Andri mengaku pihaknya mulai berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina BLUD.

Diharapkannya, pembentukan BLUD Terminal Pulogebang dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Butuh ahli

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempercepat pembentukan BLUD Terminal Pulogebang.

Namun, dalam prosesnya dibutuhkan pendamping tenaga ahli dan profesional karena banyak persyaratan yang diperlukan.

Penegasan itu dikatakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dalam arahan rapat pimpinan dengan satuan kerja perangkat dinas, kemari.

Menurut Sumarsono, Dishubtrans DKI Jakarta memerlukan pendampingan untuk bisa mempercepat proses pembentukan BLUD.

Pendampingan bisa dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jika diperlukan pendampingan, silakan saja, jangan sampai menunggu tahun depan. Saya maunya segera dibentuk BLUD," kata Sumarsono.

Beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi seperti bussiness plan, prosedur operasi standar (SOP), pola tata kelola, dan laporan keuangan.

"Saya minta satu bulan ke depan sudah ada kejelasan. Setelah rapim ini harus ada action langsung," tegasnya. (Aya/Ssr/J-3)