Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku menerima laporan terkait adanya pekerja harian lepas (PHL) yang ketahuan ikut kampanye salah satu pasangan calon. Sanksi untuk para PHL yang membandel sudah disiapkan.
Sumarsono mengatakan dirinya mendapat informasi terkait PHL yang ikut kampanye masih mengenakan seragam oranye. Mereka, kata dia, ikut berteriak-teriak kampanye di belakang spanduk.
"Fotonya ada. Saya kira itu yang akan kita beri sanksi," ungkap Sumarsono di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
Pria yang akrab disapa Soni itu memastikan sanksi yang bakal diberikan kepada PHL membandel itu tidak ringan. Sanksi bisa berupa skorsing tanpa gaji sampai berakhirnya masa kontrak.
Para PHL yang ketahuan ikut berkampanye, mulai tidak diberikan gaji pada November. Hal ini, katanya, merupakan efek jera.
Menurut dia, para PHL beralasan sekadar ingin berfoto. Namun, mereka mengaku tidak tahu bakal diberi sanksi jika ketahuan ikut berkampanye.
"Yang begini-gini kalau diberhentikan dengan hormat kasian juga. Karena dia sebenarnya tanpa sadar. Hanya ingin mejeng-mejeng," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adjie menjelaskan kronologis para PHL yang ketahuan ikut berkampanye.
Isnawa sempat mendapati sebuah foto di mana terdapat 38 PHL Badan Air Kecamatan Kemayoran dan 25 PHL dari Kecamatan Johar Baru.
"Ada foto mereka pakai seragam yang baru kita bagikan. Mereka itu mau apel sebetulnya," ungkap Isnawa.
Para PHL itu, kata Isnawa, didatangi salah satu mantan PNS Dinas Kebersihan yang telah dipecat.
Mantan PNS ini ternyata merupakan salah satu anggota tim sukses pasangan calon nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Isnawa mengaku sudah dua kali memberi peringatan kepada para PHL itu. Ia juga sudah mengadakan pengarahan ke pemantau dan komandan regu untuk tidak boleh bermain politik praktis.
"Tidak boleh ikut kampanye, Anda sebagai pribadi silakan, tapi tidak boleh kenakan atribut Pemerintah Daerah," paparnya. (MTVN/OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved