Biaya Membengkak,MRT Ajukan Pinjaman Baru

BIAYA pembangunan moda raya terpadu (MRT) membengkak Rp2,56 triliun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun berencana mengajukan tambahan pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dalam peninjauan konstruksi MRT di area Bundaran HI beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT MRT William Subandar mengatakan bertambahnya biaya itu tak bisa dihindari lantaran ada sejumlah penyesuaian dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Tambahan pinjaman ini akan digunakan sebagai pendanaan pekerjaan variations and price adjustments pada proyek MRT Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI)," kata William.

Rencana pinjaman baru itu, sambungnya, akan segera diusulkan ke JICA melalui pemerintah pusat.

Dalam menyambut rencana itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pihaknya akan segera menyurati Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi kekurangan sebanyak Rp2,56 triliun akan dibayar melalui loan (pinjaman), tidak melalui APBD. Kami akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas," ujarnya.

Tambahan anggaran itu, sambungnya, karena dipengaruhi tiga faktor.

Pertama, adanya aturan baru dari Pemprov DKI Jakarta yang terkait dengan koefisien gempa.

Kedua, masalah pembebasan lahan untuk proyek MRT layang sehingga pihaknya harus mengubah desain beberapa titik stasiun transit.

Ketiga, mengenai harga yang berlaku pada saat kontrak yang perlu dievaluasi kembali.

"Berdasarkan penghitungan, kekurangan anggaran mencapai Rp2,56 triliun," tegasnya.

Dalam perencanaan yang sudah dibuat, proyek pembangunan MRT Fase I akan menelan biaya Rp14,178 triliun dan untuk pengajuan tambahan pinjaman itu, kata Sumarsono, prosesnya tak akan berlangsung lama.

"Tinggal melakukan perubahan perjanjian saja. Itu namanya adendum saja. Kecuali loan-nya belum ada, ini kan payungnya sudah ada. Jadi prosesnya cepat, tidak sampai setahun," ucapnya. (Aya/J-1)