100 PHL Dinas Kebersihan Dipecat

SEBANYAK 100 pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang tidak melaksanakan tugas dan memotong gaji PHL lainnya dipecat.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan Ali Maulana Hakim meminta seluruh kepala suku dinas, lurah, dan camat menyisir para PHL bermasalah di instansi masing-masing. Ia memastikan jumlah PHL yang dipecat bakal bertambah seiring dengan penyisiran yang akan terus dilakukan.

"Awalnya ada 98 (yang bermasalah). Tapi, kemarin bertambah dua orang, menjadi 100. Mereka kami pecat atau diputus kontrak. Kasusnya akan terus kami proses, sehingga tidak akan berhenti sampai di sini," kata Ali yang kini menjabat Pelaksana Harian Kepala Dinas Kebersihan, di Balai Kota, kemarin.

Ia juga menginstruksikan pengawas PHL di seluruh Ibu Kota, termasuk Kepulauan Seribu, diganti. Sebab, pengawas atau mandor itulah yang memotong gaji para PHL. Jumlah pengawas PHL Dinas Kebersihan di seluruh DKI yang harus diganti sebanyak 400 orang, termasuk yang bertugas di badan-badan air yang menangani waduk.

Ali mengakui, pemotongan gaji PHL oleh para mandor antara lain karena pengawasan terhadap distribusi kartu ATM dan buku rekening gaji PHL di tingkat provinsi dan kota masih lemah. Tidak mengherankan bila banyak PHL sejak lama selalu beralasan apabila ditanya mengenai keberadaan kartu ATM mereka.

Ia juga menyesal tidak menduga di balik ketiadaan kartu ATM di tangan para PHL merupakan indikasi terjadinya pemotongan gaji mereka. "Dari dahulu, kalau (PHL) kami tanya tentang ATM, selalu ada saja alasannya. Harusnya, dari awal kita tahu bahwa ada seseorang yang memegang (kartu ATM), dan mereka tidak memegang sendiri," ujarnya.

Menurut Ali, para PHL yang selalu beralasan saat ditanyakan mengenai keberadaan ATM kemungkinan takut oleh pihak yang yang memotong gaji, atau mereka tidak kerja sehingga khawatir dilaporkan. "Makanya, semua pengawas kami ganti. Tidak tertutup kemungkinan sampai PNS, karena kami akan terus menyelidikinya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur Mimi Rahmiati dicopot dari jabatannya. Menurut informasi yang diterimanya, ia dicopot terkait dengan pemotongan gaji PHL di lingkungan kerjanya. "Saya distafkan, terhitung hari ini (kemarin) pukul 15.00 WIB," tuturnya.

Terkait dengan kasus pemotongan gaji PHL, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan akan mengawasi kinerja para lurah. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan lurah dan camat juga memotong gaji PHL dan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang bekerja di wilayah mereka.

"Saya awasi lurah-lurah juga. Bukan tidak mungkin lurah-lurah ikut main. Pasti ada lurah yang nakal juga," kata Ahok.(Put/Ssr/KG/J-2)