Kemenhub Minta Impor KRL Bekas dari Jepang Disegerakan

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mendukung peremajaan sarana kereta rel listrik (KRL) yang tengah dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dengan mengimpor kereta bekas.

Juru Bicara (Jubir) Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, dukungan ini disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian pada 19 Desember 2022.

“Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/3).

Di satu sisi, Adita menyadari ada kebutuhan lain dalam pengadaan sarana kereta api ini yakni pemanfaatan tingkat kemampuan dalam negeri atau TKDN. KCI pun melakukan pengadaan kereta baru dari produk PT Industri Kereta Api (Inka).

Namun, lanjut Adita, perlu ada solusi sementara sampai produk Inka selesai dan dapat digunakan untuk melayani, yakni lewat pengadaan impor KRL bekas.

Jubir Kemenhub itu menambahkan, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh Inka membutuhkan waktu 2-3 tahun. Sementara, penggantian KRL yang sudah berusia tua dibutuhkan saat ini. Hal tersebut untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL.

Dari data PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040.

“Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari Inka selesai,” tegas Adita.

Ia menjelaskan, salah satu rekomendasi Kemenhub untuk pengadaan impor KRL bekas ialah KCI harus memastikan kelayakan komponen-komponen sarana yang berhubungan langsung dengan keselamatan.

“Jika sudah diputuskan dilakukan pengadaan sarana bukan baru, kami berharap PT KCI memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar diperbaiki atau diganti dengan komponen baru,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menyampaikan ada 10 rangkaian (transet) KRL yang akan dikonversi menggantikan kereta yang pensiun di tahun ini dan 19 rangkaian KRL yang harus diganti di 2024.

"Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," jelasnya.

Namun, karena Kementerian Perindustrian belum memberikan rekomendasi teknis ke Kementerian Perdagangan, pengadaan impor KRL bekas dari Jepang terganjal.

KCI melalui bisnis usahanya KAI Commuter, diakui Anne, telah melakukan pengadaan kereta baru produksi lokal melalui Inka untuk menambah armada KRL.

Total ada 16 trainset sudah dipesan dengan nilai Rp4 triliun lewat Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara KCI dengan Inka sejak 2022. Kereta ini akan dapat dioperasikan di 2025-2026.

"Saat ini KAI Commuter masih belum mendapat izin untuk kereta bukan baru tersebut," pungkas Anne.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengaku setuju dengan langkah pengadaan impor KRL bekas dari Jepang. Selain dari segi kualitas yang dianggap baik, ada perbandingan harga yang lebih murah dari impor produk tersebut, ketimbang membeli kereta baru dari Inka.

"Kereta baru mahal itu dari Inka sekitar Rp18 miliar, sedangkan dari kereta bekas Jepang lebih murah dengan harga Rp800 juta," terangnya.

Deddy kemudian membeberkan dari laporan yang ia ketahui, KCI sebenarnya sudah meminta izin impor KRL bekas sejak Oktober 2022 lalu, namun tidak disetujui oleh Kemendag dan Kemenperin.

"Alhasil, KCI kelabakan sekarang. Pengadaan 16 transet dari Inka kan juga tidak bisa beroperasi di tahun ini. Sementara impor KRL dari Jepang itu bisa datang cepat dan kualitasnya bagus," bilangnya.

Kritik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mengkritik rencana KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang untuk menggantikan 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun ini.

Ia menuding langkah tersebut tidak sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri.

"Kita punya BUMN produsen kereta yaitu Inka. Bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek saja buatan Inka, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari Jepang," katanya dalam keterangan resmi.

Politisi Partai Gerindra ini secara terang-terangan mendukung langkah Kemenperin yang belum menyetujui importasi kereta bekas tersebut.

"Jangan sampai baru dipakai sebulan sudah mogok, namanya barang bekas. Harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena ini barang bekas," sebutnya.

Bambang pun mendesak PT KCI dapat memaksimalkan produksi dari Inka yang notabene merupakan perusahaan negara. (OL-8)