Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
UNTUK mengantisipasi meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta pasca-Lebaran, Dinas Sosial mengimbau agar para pendatang membekali diri dengan keterampilan, pendidikan, dan tempat tinggal jika memutuskan ingin mengadu nasib di Ibu Kota.
Menurut Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan, saat ditemui di ruangannya kemarin, dengan berbekal keterampilan, pendidikan, dan tempat tinggal yang jelas, warga pendatang tidak akan menggelandang atau mengemis di jalan.
"Warga daerah harus berpikir matang-matang jika ingin ke Jakarta. Kami tidak melarang mereka untuk datang ke Jakarta karena Jakarta merupakan ibu kota negara. Siapa pun boleh datang asal tidak menjadi PMKS jalanan. Dan jangan lupa lapor RT/RW atau kelurahan setempat," tandas Masrokhan.
Ia menambahkan, Jakarta memiliki persaingan hidup yang ketat.
Bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan yang mumpuni, tidak punya kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan dan juga tidak memiliki tempat tinggal, akan sulit bertahan hidup di Jakarta.
"Jika sudah kesulitan bertahan hidup di Jakarta kemudian tidak punya ongkos pulang, bisa dipastikan mereka akan menggelandang atau bahkan mengemis. Akhirnya mereka akan menjadi PMKS jalanan di DKI Jakarta," ujar Masrokhan.
Apabila sudah menjadi PMKS, sambungnya, Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) yang berada di lima wilayah kota akan menggelar pe-nertiban.
Para PMKS itu akan dibawa ke panti sosial untuk dibina agar tidak menjadi PMKS lagi.
"Di panti sosial, mereka akan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak kembali menjadi PMKS jalanan. Jika ketahuan terkena penjangkauan lagi, mereka akan dibawa ke ranah hukum karena telah melakukan penipuan. Urusannya bukan lagi dengan kami, tapi sudah ke kepolisian," ujar Masrokhan.
Untuk itu, lanjutnya, mereka yang ingin mengadu nasib di Jakarta diminta untuk menimbang-nimbang dulu rencananya sebelum memutuskan merantau.
"Imbauan ini sebagai upaya pencegahan dari kami. Jangan sampai mereka telanjur ke Jakarta dengan modal nekat lalu menjadi sengsara di Jakarta. Karena kami ingin menjadikan Jakarta bebas dari PMKS Jalanan," ungkapnya.
Prediksi meningkat
Di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempersoalkan kehadiran para pendatang baru di Ibu Kota mengingat Jakarta selalu menjadi kota tujuan urbanisasi.
"Pendatang tidak masalah, namanya juga ibu kota. Yang penting kalau tinggal di bangunan liar, kita akan bongkar dan usir," kata Ahok.
Pemerintah DKI pun, sambungnya, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi warga nya yang ingin meningkatkan keterampilan.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menerangkan pada tahun 2015 warga daerah yang datang ke Jakarta pasca-Lebaran mencapai 70.593 orang.
Ia memperkirakan pada tahun ini akan meningkat hingga mencapai 2.000 pendatang pada tahun ini.
"Hal yang menjadi masalah, 70% pendatang itu tidak lulus sekolah lanjutan tingkat atas," ucap dia.
Karena itu, sambung Djarot, biasanya para pendatang baru itu mencari kerja di sektor informal yakni yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja.
"Mereka biasanya mencari kerja di sektor informal. Biasanya mereka akan menempati trotoar atau di pinggiran sungai buat berusaha," jelasnya. (MTVN/J-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved