Selama ini sekadar Ada

TROTOAR di Ibu Kota saat ini sekadar ada untuk tempat mobilisasi pejalan kaki. Bahkan, banyak fasilitas publik yang dibangun pemerintah justru mengambil alih fungsi trotoar sehingga merebut hak pejalan kaki.

Menurut pengajar di Thamrin School of Climate Change Andy Simarmata, selama ini trotoar yang ada di Jakarta juga tidak semuanya menghubungkan warga ke fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam revitalisasi trotoar yang segera dilakukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus memperhatikan fungsi konektivitas trotoar dan memprioritaskan pembangunan jalur pedestrian itu dari dan menuju moda transportasi umum.

“Selama ini, warga masih kesulitan untuk bebas berjalan kaki dari tempat aktivitas menuju transportasi publik,” kata Andy yang juga peneliti bidang pengembangan kota dari Universitas Indonesia, dalam dengar pendapat tentang rencana revitalisasi trotoar dengan Dinas Bina Marga DKI, pekan lalu.

Terkait dengan adanya fasilitas publik yang mengambil lahan trotoar, salah satunya ia menunjuk revitalisasi stasiun-stasiun yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ia memuji kebijakan perluasan lahan stasiun sekaligus perbaikan jembatan penyeberangan orang dari dan menuju stasiun. Namun, di sisi lain perbaik-an jembatan penyeberangan orang malah mengokupasi trotoar sehingga pejalan kaki dikorbankan.

Kebijakan menghadirkan bus-bus pengumpan oleh PT Trans Jakarta ke sejumlah stasiun kereta, ujarnya, juga mengambil alih lahan trotoar. Itu karena untuk antrean calon penumpang dan awak bus tidak disiapkan tempat khusus, tetapi menggunakan trotoar, sehingga turut mengganggu pemanfaatan trotoar oleh pejalan kaki.

Oleh karena itu, Andy meminta Pemprov DKI untuk mengundang para pemangku kebijakan yang memiliki ranah fasilitas publik guna mengoordinasikan keberadaan fasilitas publik. “Banyak ego sektoral yang akhirnya membuat salah satu pihak (pejalan kaki) dikorbankan. Maka dari itu, baiknya pada saat diskusi sebelum perbaikan trotoar, semua pemangku kebijakan duduk bersama,” katanya.

Andy mengakui penataan trotoar tidak hanya bisa dilakukan Pemprov DKI. Ia menyarankan swasta juga terlibat dalam memperbaiki prasarana itu.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Syafruddin meminta adanya upaya penegakan hukum bagi pelanggar ketertiban umum di trotoar yang mengganggu pejalan kaki. (Put/J-2)