Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SETELAH sempat memperbolehkan warga mudik sebelum 6 Mei dan bahkan akan memperlancar perjalanan pemudik, Kakorlantas Polri Irjen Istiono akhirnya tidak tidak lagi merekomendasikan. Alasannya jelas, yakni mengikuti kebijakan pemerintah yang meniadakan mudik Lebaran.
"Pada hakikatnya sebelum tanggal 6 (Mei 2021) tidak direkomendasikan untuk mudik mendahului," kata Istiono kepada wartawan, Jumat (16/4). Istiono menjelaskan alasan pihaknya kini tak merekomendasikan warga mudik mendahului larangan mudik berlaku.
Baca juga: PT Pelni Manokwari Hentikan Penjualan Tiket Mudik
Keputusan Kakorlantas Polri yang memperjelas kebijakan pemerintah dalam melarang mudik Lebaran itu pun mendapat apresiasi dari Jaringan Mubalig Muda Indonesia (Jammi).
“Larangan mudik oleh Korlantas Polri mempertegas kebijakan pemerintah,” ujar Koordinator Nasional Jammi, Irfaan Sanoesi.
Dia menilai mudik tahun ini tidak jauh beda kondisinya dengan mudik tahun lalu situasi dan kondisinya. Meski proses vaksinasi terus berjalan, kurva positif covid-19 belum benar-benar landai.
“Sebab itu, larangan mudik dari pemerintah yang dipertegas oleh Korlantas Polri sudah on the track. Apalagi proses vaksinasi belum menyentuh 70% dari populasi warga kita. Jadi mari kita jaga orang-orang tercinta yang berada di kampung halaman dengan tidak mudik pada tahun ini," katanya.
Dia juga menyoroti imbauan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono agar masyarakat patuh pada aturan Satgas Covid-19 agar tidak bepergian selama libur lebaran, pra maupun pascalebaran sehingga penularan covid-19 dapat ditekan.
“Pengendalian mobilitas masyarakat baik dalam maupun luar negeri ini harus dibatasi,” tegasnya.
Merujuk pada sejumlah keterangan kepolisian sebelumnya, Korlantas akan menggelar Operasi Keselamatan pada 12 hingga 25 April untuk memberikan sosialisasi intensif larangan mudik. (Ant/A-1)
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
MENKO Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan bahwa kenaikan kasus covid-19 yang terjadi pasca libur Idul Fitri 2021 merupakan kesalahan bersama.
Polri gelar Operasi Ketupat sebagai langkah pendukung penerapan kebijakan pemerintah, utamanya terkait peniadaan mudik Idul Fitri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved