Hari Air Sedunia, PSI: Warga Masih Beli Air dari Penjual Keliling

MEMPERINGATI Hari Air Sedunia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengingatkan pentingnya akses langsung air bersih yang menjadi hak dasar setiap warga. Namun, sangat disayangkan Jakarta, sebagai ibu kota negara, masih memiliki persoalan akses air bersih.

“Seperti yang kita tahu, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Karena itu, pemerintah DKI Jakarta wajib menyediakan akses air bersih untuk semua warganya,” ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza dalam keterangan resmi, Senin (22/3).

Berdasarkan data dari PDAM, hingga kini, baru sekitar 64% keluarga Jakarta yang memiliki akses penyaluran air bersih langsung dan untuk memenuhi cakupan 100% dibutuhkan anggaran sekitar Rp28 triliun.

Baca juga: Depok Targetkan Pembuatan 100 Ribu Biopori

“Jika anggaran untuk air bersih hanya Rp200 miliar tiap tahunnya, Jakarta masih butuh 100 tahun lagi agar air bersih bisa dinikmati seluruh warganya,” jelas Anthony.

PAM Jaya menargetkan, pada 2023, cakupan air bersih untuk warga Jakarta bisa diperluas hingga 82%. Anthony pun mendorong agar target ini bisa ditingkatkan sehingga kualitas kehidupan warga Jakarta bisa terus meningkat.

Karena, tanpa adanya akses air bersih, bukan hanya kesehatan warga yang dipertaruhkan, tapi masyarakat juga terpaksa merogoh biaya lebih mahal hanya untuk memperoleh air bersih.

“Warga banyak mengeluh harus membeli air bersih dengan harga 10-100 kali lipat lebih mahal dari tarif resmi karena terpaksa membeli dari penjual air gerobak keliling. Ini jelas membebani warga miskin yang tidak punya akses PDAM,” kata dia.

Hasil pantauan di Kecamatan Koja, warga miskin yang belum mendapat akses PAM harus merogoh biaya sekitar Rp125 ribu/m3 untuk membeli air bersih dari penjual air keliling.

Sedangkan tarif air untuk orang miskin (Rumah Tangga Sangat Sederhana) yang diatur di Pergub No 91 Tahun 2017 hanya sekitar Rp1.050/m3.

“Tarif PDAM untuk hotel bintang 5 saja hanya sebesar Rp12.500/m3. Ini ketimpangan sosial yang terlalu jauh. Warga miskin tidak punya pilihan dan terpaksa membayar air hampir 10 kali lipat lebih mahal daripada penikmat hotel bintang 5 kaum 'borjouis',” ungkapnya.

Anthony meyakini anggaran khusus untuk percepatan cakupan jaringan air bersih langsung ini dapat dialokasikan.

“Kalau anggaran untuk balapan mewah aja tersedia, masakan untuk air bersih tidak ada.” tambahnya. (OL-1)