Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMPERINGATI Hari Air Sedunia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengingatkan pentingnya akses langsung air bersih yang menjadi hak dasar setiap warga. Namun, sangat disayangkan Jakarta, sebagai ibu kota negara, masih memiliki persoalan akses air bersih.
“Seperti yang kita tahu, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Karena itu, pemerintah DKI Jakarta wajib menyediakan akses air bersih untuk semua warganya,” ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza dalam keterangan resmi, Senin (22/3).
Berdasarkan data dari PDAM, hingga kini, baru sekitar 64% keluarga Jakarta yang memiliki akses penyaluran air bersih langsung dan untuk memenuhi cakupan 100% dibutuhkan anggaran sekitar Rp28 triliun.
Baca juga: Depok Targetkan Pembuatan 100 Ribu Biopori
“Jika anggaran untuk air bersih hanya Rp200 miliar tiap tahunnya, Jakarta masih butuh 100 tahun lagi agar air bersih bisa dinikmati seluruh warganya,” jelas Anthony.
PAM Jaya menargetkan, pada 2023, cakupan air bersih untuk warga Jakarta bisa diperluas hingga 82%. Anthony pun mendorong agar target ini bisa ditingkatkan sehingga kualitas kehidupan warga Jakarta bisa terus meningkat.
Karena, tanpa adanya akses air bersih, bukan hanya kesehatan warga yang dipertaruhkan, tapi masyarakat juga terpaksa merogoh biaya lebih mahal hanya untuk memperoleh air bersih.
“Warga banyak mengeluh harus membeli air bersih dengan harga 10-100 kali lipat lebih mahal dari tarif resmi karena terpaksa membeli dari penjual air gerobak keliling. Ini jelas membebani warga miskin yang tidak punya akses PDAM,” kata dia.
Hasil pantauan di Kecamatan Koja, warga miskin yang belum mendapat akses PAM harus merogoh biaya sekitar Rp125 ribu/m3 untuk membeli air bersih dari penjual air keliling.
Sedangkan tarif air untuk orang miskin (Rumah Tangga Sangat Sederhana) yang diatur di Pergub No 91 Tahun 2017 hanya sekitar Rp1.050/m3.
“Tarif PDAM untuk hotel bintang 5 saja hanya sebesar Rp12.500/m3. Ini ketimpangan sosial yang terlalu jauh. Warga miskin tidak punya pilihan dan terpaksa membayar air hampir 10 kali lipat lebih mahal daripada penikmat hotel bintang 5 kaum 'borjouis',” ungkapnya.
Anthony meyakini anggaran khusus untuk percepatan cakupan jaringan air bersih langsung ini dapat dialokasikan.
“Kalau anggaran untuk balapan mewah aja tersedia, masakan untuk air bersih tidak ada.” tambahnya. (OL-1)
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved