Ratusan Sopir Angkot KWK Demo di Balai Kota

RATUSAN sopir angkutan umum yang tergabung dalam Koperasi Wahana Kalpika melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (22/3). Mereka menuntut revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi yang mengatur usia kendaraan.

Koordinator KWK Laode Djeni Hasmar mengatakan masalah usia kendaraan selalu membelit para sopir angkot. Lantaran usia kendaraan dibatasi hanya 10 tahun.

"Kita meminta peraturan itu diubah dan ada kearifan dari Pemprov," kata Laode di atas mobil komando demo, Selasa (22/3).

Kemudian, masalah yang membelit para sopir angkot adalah adanya angkutan bodong yang tidak terdaftar dalam trayek angkutan pinggir dan lingkungan kota.

Para sopir, kata Laode, menuntut agar omprengan tersebut ditertibkan oleh Dinas Perhubungan karena mengurangi pendapatan.

"Kita minta omprengan ditertibkan," seru Laode.

Menanggapi hal itu, kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan ratusan sopir angkot.

Pihaknya kata Andri, sudah berkomunikasi dengan pihak DPRD DKI Jakarta untuk merevisi aturan tersebut.

Andri menegaskan, sesuai dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, akan ada tahapan untuk peremajaan armada KWK, sehingga Perda itu direvisi.

"Jadi kita akan mulai peremejaan, diharapkan pada 2018 armada KWK seluruhnya sudah baru," ujar Andri.

Terkait aturan pembatasan usia kendataan. Andri menyebut, peraturan yang dibuat semata-mata untuk kenyamanan pengguna transportasi.

"Nanti kita bikin SOP tidak hanya kacamatanya Dishub. Tapi juga kacamata KWK dipakai. Biar semua sepakat," beber Andri kembali disambut teriakan demonstran tanpa setuju.

Terkait adanya pengandangan angkot oleh Dishub DKI, Andri berjanji tidak akan melakukan pengandangan kendaraan. Asal, kata mantan Camat Jatinegara ini, para sopir tidak melanggar aturan.

"Soal pengandangan. Insyallah kalau tidak lama ngetem dan taat aturan, tidak akan dikandangin," tukas Andri. (MTVN/OL-3)