KEMAJUAN teknologi informasi saat ini kerap membuat orang terkadang sulit membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak (hoaks). Apalagi jika orang tersebut malas mencari kebenaran dari kabar tersebut.
Akibatnya tidak sedikit dari mereka yang harus berhadapan dengan hukum lantaran ikut menyebarkan kabar hoaks tersebut. Pengamat yang juga aktivis sosial media Wicaksono mengungkap hal tersebut. Menurut dia, selalu ada pihak-pihak yang berupaya menunggangi isu untuk mencari keuntungan komersial sering ditemukan di jagat sosial media Indonesia.
Baca juga: Masyarakat Diminta tidak Sebar Hoaks di Tengah Pandemi Korona
Itu sebabnya, ia mengingatkan masyarakat ataupun pengguna sosial media untuk selalu berhati-hati mengikuti tagar di sosial media ataupun saat mendapat kabar tertentu. Menurutnya, tagar ataupun trending topik di sosial media itu bisa direkayasa.
"Tagar itu bisa saja pesanan pihak tertentu. Saya mengingatkan saja, jika itu menyinggung pihak lain, bisa dijerat UU ITE," tegas Wicaksono, Rabu (28/10).
“Sangat disayangkan kalau isu yang ditunggangi yang sebenarnya isu organik dipelintir menjadi senjata untuk menyerang merek atau produk tertentu yang bisa mendorong persaingan tidak sehat,” lanjutnya.
Fenomena seruan boikot atas produk sebuah negara sering terjadi di Indonesia setiap kali ada peristiwa internasional maupun domestik sudah sering terjadi di Tanah Air. Salah satu yang cukup besar terjadi pertengahan tahun ini dimana ada ajakan untuk memboikot produk tertentu karena dianggap mendukung gerakan LGBT.
"Walaupun ajakan tersebut di media sosial, tapi jika terbukti sebagai perbuatan tidak menyenangkan bisa dijerat hukum. Karena UU ITE itu kan mengatur di sosial media," jelas Wicaksono.
Karena itu, sekali lagi ia mengimbau agar netizen selalu mempetimbangkan apapun yang terdapat di sosial media. (RO/A-1)
