DKI Perpanjang PSBB Jilid 2

KHAWATIR kasus positif covid-19 bertambah signifikan jika diberlakukan pelonggaran, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang penerapan PSBB jilid 2 selama dua pekan sejak Senin (28/9).

“Data covid-19 Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa DKI telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek meningkat sehingga perlu penyelarasan kebijakan. Pak Menko juga menyetujui perpanjangan oto matis PSBB DKI selama dua minggu,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resminya, ke marin.

Anies menambahkan, di Ibu Kota kini mulai tampak tanda-tanda pelandaian kasus positif maupun kasus aktif seiring berkurangnya mobilitas warga selama PSBB jilid 2.

Pada 12 hari pertama September, pertambahan kasus aktif mencapai 49% atau 3.864 kasus. Pada periode PSBB jilid 2 yang dimulai Senin (14/9), penambahan kasus aktif masih terjadi, tapi berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus.

“Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kami masih harus terus bekerja memutus mata rantai korona. Pemerintah terus
tingkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu, hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M,” imbau Anies.

PSBB jilid 2 berlaku sejak Senin (14/9) dan dijadwalkan berakhir Minggu (27/9). PSBB jilid 2 ini menggantikan PSBB transisi yang dihentikan karena naiknya kasus co vid-19 seiring pelonggaran yang di berlakukan pemda di beberapa sektor.

Harus dievaluasi

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, dalam sepekan pemberlakuan PSBB jilid 2 kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan meningkat.

Manajemen perkantoran dan karyawan juga patuh terhadap aturan jumlah kapasitas orang yang bekerja. “Kami bersyukur ada kesadaran yang meningkat dari warga dan perkantoran sekalipun diperbolehkan buka 25%. Kami mengecek. Alhamdulillah ada peningkatan kesadaran dari masyarakat,” kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Rabu (23/9).

Selama PSBB jilid 2, lanjut Riza Patria, Pemprov DKI memberikan ketentuan agar perusahaan yang bekerja di 11 sektor esensial, yaitu kesehatan, konstruksi, keuangan, pangan/minuman, energi, logistik, perhotelan, industri stra tegis, jasa utilitas dan pelayanan dasar, serta komunikasi dan teknologi informasi, membatasi jumlah karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 50%. Adapun perusahaan di luar sektor
esensial itu harus membatasi sebanyak 25% karyawan yang bekerja.

Dalam menanggapi hal itu, anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meni lai kebijakan Anies selama PSBB transisi tidak tepat. Dampaknya kasus baru covid-19 terus meningkat hingga saat PSBB jilid 2.

“Kami berharap Pemprov DKI mengatasi wabah ini setidaknya di wilayah Jakarta. Sekalipun diminta agar ada evaluasi dan digunakan sebagai dasar pada kebijakan berikut, hasil evaluasi tidak kunjung ada. Akibatnya kebijakan menjadi tidak terukur sehingga terlihat kegagalan kebijakan PSBB transisi,” ungkap Gilbert.

Seandainya data yang ada dievaluasi, menurut Gilbert, khususnya dampak kebijakan menggunakan instrumen transportasi dalam menekan kenaikan kasus covid-19, dipastikan instrumen ini tidak lagi dipakai.

“Pernyataan Ketua Satgas Covid Doni Monardo bahwa sebagian besar pasien yang dirawat adalah pengguna transportasi publik semakin memperkuat kenya taan bahwa kebijakan penanganan covid-19 menggunakan instrumen transportasi adalah tidak tepat atau malah memperburuk,” tutur Gilbert.

Untuk itu, dia memandang sudah saatnya Pemprov DKI meng evaluasi manfaat kebijakan transportasi covid-19 selama ini dan seberapa jauh dampaknya memperburuk kondisi secara keseluruhan. (X-3)