Murah,tapi Bukan Murahan

SUDAH hampir dua bulan ini Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 46 melayari perairan Kepulauan Seribu.

Namun, sayangnya kapal itu masih belum banyak diminati masyarakat Jakarta, termasuk warga Kepulauan Seribu itu sendiri.

Saat Media Indonesia menjajal kapal itu akhir pekan lalu, hanya ada 76 penumpang yang naik kapal berkapasitas 225 penumpang itu.

Abdul Aziz, 43, penjual tiket kapal, mengakui sejak dioperasikan pada 28 Januari lalu, kapal itu tak pernah penuh terisi, baik oleh penumpang maupun barang.

Bahkan, jumlah penumpang akan semakin sedikit pada hari kerja.

"Kalau hari biasa, penumpang paling banyak 30 orang, paling sedikit bisa cuma 5 orang. Kalau akhir pekan, banyak penumpangnya, bahkan pernah sampai 130 orang. Kalau hari ini, cuma 76 orang," katanya.

Aulya Rahman, 27, penumpang yang sudah beberapa kali naik kapal itu, menambahkan lamanya waktu tempuh ialah penyebab kapal itu kurang diminati masyarakat.

Ia mencontohkan, untuk rute Pelabuhan Sunda Kelapa-Pulau Kelapa yang merupakan destinasi terakhir, kapal itu membutuhkan waktu 8 jam.

Sementara itu, 'kapal lambat', demikian masyarakat kerap menyebut kapal kayu yang selama ini melayari jalur Kepulauan Seribu, hanya membutuhkan waktu separuhnya.

"Yang bikin lama itu kapal baru ini ngetem bisa sampai 30 menit-60 menit di setiap pelabuhan. Ditambah lagi, jalannya kapal memang lambat. Ini yang bikin masyarakat kurang berminat," terang Aulya.

Chief Engineer KM Sabuk Nusantara 46, Masdulhaq Manan, mengakui ongkos naik kapal yang hanya Rp14 ribu per penumpang itu tak akan mampu menutupi biaya operasi.

Sebagai ilustrasi, untuk sekali perjalanan pergi saja, kapal itu membutuhkan 500 liter solar.

"Harga solar sekarang Rp5.650 per liter. Jadi, butuh Rp2,8 juta hanya untuk beli solar sekali jalan. Nah sekarang, dengan 76 penumpang, dengan tiket Rp14 ribu, hanya ada pemasukan Rp1.064.000. Jadi, lebih besar biaya ketimbang pemasukannya," terangnya.

Soal merugi, sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mengatakan pemerintah yang akan menanggung kerugian operasional kapal itu.

"Yang penting tujuannya memajukan masyarakat Kepulauan Seribu. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu paling tinggi ketimbang daerah lain di DKI Jakarta," papar Ahok saat meresmikan penggunaan kapal itu, 28 Januari silam.

Untuk membiayai pengoperasian trayek kapal perintis itu, Kementerian Perhubungan telah menganggarkan dana subsidi (public service obligation/PSO) sebesar Rp5,9 miliar yang berasal dari DIPA pada Satuan Kerja Sunda Kelapa, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. (Wan/J-1)