Senin 13 Juli 2020, 15:10 WIB

Tersangka Kasus Bank Swadesi Minta Perlindungan Hukum

RO/Micom | Megapolitan
Tersangka Kasus Bank Swadesi Minta Perlindungan Hukum

istimewa
Gedung Bareskrim Polri

 

KUASA Hukum 20 tersangka mantan direksi, komisaris, dan pegawai Bank Swadesi, Fransisca Romana membeberkan sejumlah kejanggalan yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan lelang aset milik debitur wanprestasi PT Ratu Kharisma atas nama Kishore Kumar Pridhnani.

“Kami akan meminta perlindungan hukum kepada Propam Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Hukum DPR, dan Kementerian Keuangan atas berbagai kejanggalan yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik dalam menyidik kasus ini,” kata Fransisca saat menghantarkan surat permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (17/7).

Fransisca mengatakan kasus ini awalnya ditangani oleh Polda Bali pada 2011 atas laporan Rita Kishore yang kemudian dihentikan penyidikannya atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pada 14 Juni 2014.

Namun penyidikan kembali dibuka pada 2017 setelah Pengadilan Negeri Denpasar lewat putusan praperadilan mengabulkan permohonan debitur dengan pertimbangan hukum  penyidik mendalami  apakah ada unsur kesengajaan atau benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat lelang dalam penentuan limit lelang yang terlalu rendah dari harga pasar.

“Hakim praperadilan jelas memberi petunjuk kepada penyidik untuk mendalami apakah ada unsur kesengajaan atau benturan kepentingan dalam penurunan nilai agunan limit lelang,” ucap Fransisca.

Kasus tersebut pada 2018 ditarik ke Bareskrim Polri dan penyidik Direktorat Tipideksus kemudian menetapkan 20 tersangka yang notabene adalah mantan direksi, komisaris, maupun pegawai yang telah pensiun dari Bank Swadesi.

Mengacu pada petunjuk hakim praperadilan kata Fransisca, seharusnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses lelang, baik itu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) sebagai penyelenggara lelang, appraisal independen, kreditur, debitur, serta peserta lelang.

Tapi sejak kasus ini ditarik Bareskrim, penyidik tidak pernah menggali keterangan secara utuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang. Penyidik hanya memeriksa saksi dari KPKNL, debitur maupun kreditur. Adapun PT Kawira Pratama dan PT Index Consultindo sebagai appraisal independen tidak pernah diperiksa.

Begitu pula dari 14 peserta lelang hanya 4 peserta yang dimintai keterangan.
Padahal lelang dilakukan secara terbuka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta tercatat dalam risalah lelang yang diterbitkan KPKNL.

Kejanggalan lain menurut Fransisca adalah bahwa penyidik tidak pernah mempertimbangkan putusan pengadilan tahun 2016 yang memvonis bebas murni petugas KPKNL Usman Arif Murtopo, atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagaimana laporan Rita Kishore. “Kami jadi bertanya-tanya ada apa antara penyidik dan debitur wanprestasi ini,” ucapnya.

Tak berhenti sampai di situ, kejanggalan lainnya adalah kesaksian saksi ahli Nindyo Pramono yang dihadirkan debitur pada sidang praperadilan guna mementahkan upaya SP3 Polda Bali justru dipakai kembali sebagai saksi ahli oleh penyidik.

Kesaksian ahli itu untuk memperkuat argumen hukum dalam penetapan ke 20 tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Begitu pula kejanggalan penyidik tidak pernah meminta keterangan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang paling memahami regulasi (das sollen) dan paling memahami penerapan (das sein) suatu regulasi dalam delik tindak pidana perbankan sebagaimana tertuang nota kesepahaman antara Bank Indonesia (OJK), Polri dan Kejaksaan Nomor 13/104/KEP.GBI/2011, dan Nomor B/31/XII/2011, serta Nomor Kep-261/A/JA/12/2011 tentang Koordinasi Tindak Pidana Perbankan.

Pakar Hukum Perbankan Yunus Husen yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam gekar perkara kasus ini pada akhir pekan lalu pun mengingatkan Bareskrim Polri untuk tidak memaksakan sebuah perkara perdata masuk ke ranah pidana. Mantan Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ini menegaskan bahwa penangannan sebuah perkara perdata harus diselesaikan pula secara perdata. (J-1)

Baca Juga

ANTARA/Fakhri Hermansyah

Simulasi Penanganan Banjir Digelar di Kalimalang

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 24 Januari 2021, 07:18 WIB
"Simulasi antisipasi banjir dilakukan di Cipinang Melayu karena di sini termasuk daerah langganan banjir. Maka, kita lakukan simulasi...
MI/Kisar Rajagukguk

Krisis Lahan Pemakaman Jenazah Covid Bukan Hanya di Jakarta

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 24 Januari 2021, 00:50 WIB
WAGUB DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, masalah krisis lahan pemakaman jenazah pasien Covid-19 bukan hanya di Ibu Kota, melainkan...
dok.mi

RSUD Depok Tak Bisa Lagi Tampung Pasien Covid-19

👤Kisar Rajagukguk 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:45 WIB
RSUD Kota Depok sudah terisi penuh pasien positif covid-19 dengan gejala berat. Warga diminta disiplin protokol kesehatan dan jangan ...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya