Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Pemerintah Kabupaten Tangerang menggusur rumah-rumah yang dijadikan kafe dan praktik prostitusi di Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, awal Mei mendatang, didukung warga di kampung itu.
Namun, warga menolak dan akan menempuh jalur hukum jika Pemkab Tangerang menggusur seluruh bangunan yang ada di sana.
"Kami sangat mendukung rencana Pemkab Tangerang yang akan menertibkan lokasi-lokasi prostitusi di sini," tegas Misbah, 63, tokoh masyarakat Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.
Mereka mendukung rencana itu, kata Misbah, karena mayoritas warga di Kampung Baru sebenarnya sudah lama menginginkan kampung mereka bebas prostitusi.
"Saya bukan Daeng Azis. Saya di sini tidak punya kepentingan atas lokasi prostitusi itu karena saya di sini hanya tinggal bersama istri dan tujuh anak dengan membuka usaha kecil-kecilan warung kelontong," kata Misbah, yang tinggal di rumah sederhana berukuran sekitar 5 x 10 meter di RT 3, RW 03, Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.
Namun, dengan catatan, ungkap Misbah, penertiban atau penggusuran itu dilakukan pada rumah-rumah atau kafe yang dijadikan tempat prostitusi, bukan tempat tinggal warga.
"Kalau Pemkab Tangerang hanya ingin menertibkan tempat-tempat prostitusi, tidak perlu meminta bantuan dari polisi dan TNI. Kami sendiri siap melakukannya asalkan mendapat dukungan dari Pemkab Tangerang," kata Misbah yang didampingi Embing, 67, mantan jaro Kampung Baru beserta Hamdani, 75, sesepuh di kampung itu.
Relokasi
Jika penggusuran tetap dilakukan pada rumah-rumah warga, Misbah dan tokoh masyarakat kampung itu mengaku keberatan.
"Ya kalau memang Pemkab ingin meniru DKI Jakarta yang menggusur KaliJodo secara keseluruhan, persiapkan dulu relokasinya, seperti yang dilakukan Pemprov DKI. Jangan latah lalu rakyat yang dikorbankan," kata Misbah.
Untuk merelokasi warga, kata dia, Pemkab Tangerang harus menyesuaikan keadaan masyarakat Kampung Baru yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.
"Ya, kalau nelayan di mana pun mereka direlokasi asalkan dekat pantai. Bila tidak, mereka tidak akan bisa hidup," kata Misbah yang tinggal di daerah itu sejak lahir.
Maraknya pekerja seks komersial (PSK), ungkap Misbah, muncul sejak proyek Bandara Soekarno Hatta dibangun pada 1980.
Jumlah warga Kampung Baru terus bertambah. Sejak 1984, mulai bermunculan kafe-kafe yang menyiapkan PSK.
"Mereka ialah pendatang dan pindahan dari tempat lain. Kehadirannya di sini selalu datang dan pergi," kata Misbah yang rumahnya bersebarangan dengan kafe Doli-Doli.
Misbah yakin, jika jumlah PSK dibandingkan dengan jumlah warga yang ada di Kampung Baru, jumlah warga lebih banyak.
Total keseluruhan warga Kampung Baru mencapai 6.000 orang.
Dari jumlah itu, paling yang menjadi PSK hanya 100 orang yang tersebar di 40 an kafe.
Karena lokasi mereka berdampingan dengan permukiman dan tempat ibadah, masyarakat mengecap ada lokalisasi di Kampung Baru, Dadap.
"Selama ini kami hidup berdampingan dengan para pemilik dan pelaku prostitusi itu. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena khawatir berbenturan dengan hukum," kata Misbah.
Dari pantauan di lokasi, aktivitas berlangsung seolah tidak ada rencana penggusuran di sana.
Para pemilik kafe dan PSK tetap beraktivitas seperti biasa.
Selepas azan isya berkumandang, dentuman musik dangdut dan kelap-kelip lampu kafe berlomba-lomba.
Belasan PSK berpakaian minim berjajar di sekitar kafe. (J-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved