Penghentian KRL Ancam Nyawa Pekerja

PENGAMAT Perkotaan Yayat Supriyatna menilai tidak tepat saat ini menghentikan operasional Kereta Rel Listrik. Menurutnya KRL bukan objek kesalahan  terjadinya penumpukan penumpang di stasiun yang ada.

"Memang dilema, pertanyaannya berani tidak Anies menutup dan menyegel kantor-kantor di Jakarta untuk sementara. Mau tidak Anies menanggung complain tenan-tenan? Mau tidak menanggung kompensasi kerugian yang diterima pekerja? Itu juga mengancam perut mereka, ancam nyawa mereka juga, Semua risiko harus dihitung, tidak asal menghentikan," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/4)

Yayat mengatakan saat ini para pekerja mengalami buah simalakama bekerja atau tidak bekerja di tengah Covid-19. Bagi mereka keduanya sama, mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Yayat mengingatkan Anies Baswedan prinsip PSBB adalah pembatasan bukan pelarangan termasuk operasional KRL. Menurutnya Pemda seharusnya  membuat skema pembatasan pergerakan pekerja berupa jumlah hari kerja dan jam masuk kerja. Cara itu bisa menjadi solusi menanggulangi masalah penumpukan penumpang saat masuk dan pulang kerja.

"Masalahnya ada penumpukan, jadi perlu pengaturan di dalam KRL-nya saja. Pengawasan di dalam gerbong diperketat dan Pemprov DKI perlu menyiasati jam masuk kerja, bukan menghentikan KRL-nya," ujarnya.

Yayat menjelaskan jumlah penguna KRL Bodetabek  menuju Jakarta pada kondisi normal sebanyak 1,2 juta orang.  Mereka bekerja di Jakarta karena tidak memiliki kemampuan membeli rumah di Jakarta.  Saat ini dengan kebijakan PSBB maka jumlah para pekerja sudah berkurang drastis.

Namun Ia menyakini ada berbagai pekerja kantoran dan harian yang masih tetap bekerja karena tidak punya pilihan lain.  Kantor mereka tidak memberikan cuti karena keberlangsungan perusahaan ada pada keberadaan karyawan tersebut.

Yayat mengatakan sejumlah syarat perlu disiapkan pemda jika tetap ngotot menghentikan KRL.

Pertama, Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki data para pekerja dari 8 sektor yang masih dibolehkan untuk bekerja selama kebijakan PSBB berlangsung.

Data tersebut nantinya untuk memetakan stasiun mana yang paling banyak dituju oleh para pekerja. Kemudian Pemda bisa berkoordinasi dengan para pengusaha untuk mencari alternatif akomodasi bagi para pekerja tersebut.

"Misalnya akomodasi diganti tapi oleh perusahaan atau pemda, kalau dibebankan ke karyawan, ya susah mereka. Atau bisa wisma-wisma milik pemerintah yang di Jakarta dikerjasamakan untuk jadi tempat tinggal karyawan sementara, jadi mereka tidak pulang," ujarnya.

Selain 8 sektor tersebut,  pemerintah termasuk Pemda DKI Juga harus menyiapkan paket bantuan untuk perusahan-perusahaan yang dipaksa karyawannya untuk tidak bekerja.  Kebijakan penggantian bagi para pekerja harian berupa kebutuhan dasar juga harus terpenuhi terlebih dahulu.

Pemprov DKI dan Pemda juga harus memperhatikan nasib KRL terkait kerugian mereka. "Apa mau Pemprov DKI dan Pemda lainnya iuran untuk mengganti kerugian KRL, ada karyawan mereka juga yang harus di kasih makan," ujarnya.

Yayat menambahkan persoalan penghentian operasional KRL juga akan menemui banyak kendala lainnya. Ia mengingatkan Jakarta merupakan kantung pusat jasa keuangan nasional.

Hampir semua kantor- kantor pusat itu ada di Jakarta dimana karyawannya bisa dipastikan ada yang tinggal di luar Jakarta.

Ia menyarankan Pemda dan KRL fokus mengurai dan membatasi penumpukan penumpang pada  jam sibuk (pick hour). (J-1)