Jakarta Bersiap Tutup Diri

SURAT edaran telegram dari Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana yang meminta kepada seluruh jajaran kapolres di Jakarta untuk menyiapkan rencana pengamanan terkait dengan penutupan jalan kemarin beredar di dunia maya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan adanya edaran surat telegram dari Kapolda itu. Namun, Yusri menegaskan bahwa arahan tersebut bukan berarti Jakarta lockdown.

“Surat ini untuk minta data di tiap-tiap wilayah karena mau rencana latihan simulasi situasi sekarang ini, sekarang seperti apa, harus latihan,” ujar Yusri.

“Sekarang situasi Jakarta masih social distancing dan physical distancing. Tidak ada karantina wilayah atau lockdown, tapi kita harus tetap latihan. Apa pun yang terjadi kita sudah latihan,” tambahnya.

Yusri juga mengatakan bahwa pihaknya tengah meminta data rencana pengamanan tiap-tiap wilayah untuk mengadakan rencana latihan simulasi untuk kontingensi dalam menghadapi situasi sekarang.

“Jadi, besok-besok apa pun yang terjadi sudah siap karena latihan,” tuturnya.

Di tempat terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Mujiyono mengungkapkan, apabila Jakarta diputuskan untuk dikarantina, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp8,4 triliun. Hal itu digunakan untuk penyaluran bantuan kepada 11,06 juta penduduk Jakarta.

Adapun jabaran dari Rp8,4 triliun itu melalui perhitungan pihaknya soal kebutuhan masyarakat selama masa karantina, dari pemberian bantuan

makanan untuk warga penerima subsidi dengan memberdayakan ojek online, pemberian bantuan dengan jalur RT/RW, hingga bantuan makanan untuk seluruh penduduk Jakarta.

“Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran covid-19 terus meluas. Saya kira Jakarta siap, apalagi APBD DKI Jakarta mencapai Rp87,95 triliun. Uang pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat di saat pandemi korona seperti ini,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Dua pekan

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat, karantina wilayah Jakarta sebaiknya segera dilakukan akibat meningkatnya

penularan pandemi covid-19. Namun, karantina itu terbatas atau tidak bisa seluruh wilayah di Ibu kota.

“Pemerintah harus buat peta sebaran dan utamakan kawasan mana saja yang paling tinggi atau rawan penyebaran covid-19. Terapkan karantina wilayah secara ketat selama dua pekan,” ungkap Nirwono.

Sesuai dengan Undang-Undang No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,

kata Nirwono, hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu daerah dikarantina atau tidak.

“Tidak bisa sepihak seperti Tegal, akan kacau jika setiap kota/kabupaten dengan sepihakmenerapkan karantina  wilayah,” tutur Nirwono.

Jakarta harus sangat hatihati menerapkan karantina wilayah tersebut. “Pak Gubernur DKI juga tidak bisa sepihak memutuskan, harus berkoordinasi baik dengan pusat, karena Jakarta simbol ibu kota negara dan pemerintahan,” jelas Nirwono.

Keberhasilan Jakarta melakukan karantina wilayah dengan baik, sebutnya, akan dapat menjadi contoh daerah lain.

Pemerintah juga harus memastikan seluruh kebutuhan pokok aman untuk masyarakat apabila diberlakukan karantina. (Ins/Ykb/J-1)